Antisipasi Serangan Siber, Perlu Regulasi yang Kuat untuk Kenyamanan UMKM

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan jika pengembangan digitalisasi sektor hilir untuk e-Commerce, Financial Technology, Education Technology, dan Tele-Health perlu didukung dengan keberadaan regulasi yang kuat.

"Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan Pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi penyumbang 60% dari GDP nasional," kata dia.

Berbicara dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/05), Johnny mengatakan keberpihakan kepada pelaku UMKM sebenarnya  juga dilakukan negara-negara besar seperti Jerman.

"Ternyata bukan cuma di Indonesia saja, hampir di seluruh negara ASEAN dan pada saat pertemuan dengan State Secretary Germany hal yang sama juga disampaikan. Bagaimana membantu UMKM agar bisa digitally onboarding itu untuk kita manfaatkan," ungkapnya.

Johnny menekankan adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital. Utamanya terkait perlindungan dari serangan siber atau cyber attack. Sebab pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global.

"Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber. Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai, dan tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan baik jumlah maupun kualitasnya," tuturnya.

Johnny menyatakan serangan siber masih berlangsung terus setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.

Di negara maju seperti AS, Inggris, Jepang, Korsel pun masih banyak terjadi cyberattack. Karenanya seluruh pembuat kebijakan harus memastikan tidak membuka safe-haven bagi cyber-cyber kriminal. Tetapi yang perlu dilakukan mengambil langkah tegas berupa aturan dan mengimplementasikannya.

Di sisi lain, Johnny mengapresiasi sesi diskusi ATxSummit: Technology, Society and the Role of Policy karena dapat membangun komunikasi yang intens serta menghasilkan kolaborasi yang kuat diantara pemimpin sektor digital dalam negeri maupun antarnegara.

"Sehingga kita tidak membuka ruang bagi serangan-serangan siber. Hal ini yang harus kita cegah bersama dan tadi Deputy Prime Minister of Singapore H.E. Heng Swee Keat membicarakan hal yang sama. Jadi hampir semua pemimpin negara saat ini di dunia termasuk di G20 memperhatikan betul-betul terkait dengan cyber security," tuturnya.

Dalam sesi diskusi hadir Minister of Entrepreneurship and Information Technology Estonia, Andres Sutt; Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin haji Musa, serta Chief Executive Digital Regulation Cooperation Forum United Kingdom, Gill Whitehead. 

Sementara Minister of Digital Agency Japan Makishija Karen hadir secara virtual. Dalam kunjungan ke Singapura, Menteri Johnny didampingi Sekjen Mira Tayyiba, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, serta Stafsus Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM Dedy Permadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement