224 Ribu Balita di Garut Masuk Sasaran Penanganan Stunting

TIMESINDONESIA, GARUT – Sebanyak 224.000 balita di Kabupaten Garut akan menjadi sasaran gerakan pencarian stunting pemerintah daerah. Gerakan bernama Bulan Pencarian Stunting (BPS) yang dilaksanakan tanggal 1-30 Juni itu disebut-sebut akan dilakukan secara akurat dan melibatkan tenaga kesehatan.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut dr. Tri Cahyo Nugroho, menuturkan bahwa BPS merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Bupati Garut Nomor 04.03/2166/KESRA, tentang Gerakan Bersama Pencarian Balita Stunting di Kabupaten Garut Tahun 2022.

"Jadi yang membedakan kegiatan ini dengan pengukuran sebelumnya adalah yang pertama pelaksanaannya terkoordinasi dalam tim percepatan penurunan stunting, yang kedua pengukuran dan penimbangan dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama kader posyandu," ujar Tri, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan BPS secara virtual melalui zoom meeting, di Gedung Command Center, Senin (30/5/2022).

Menurut Tri, sebelumnya kegiatan pengukuran dan penimbangan pada balita sepenuhnya dilakukan oleh kader. Namun demikian, saat ini kegiatan tersebut akan melibatkan tenaga kesehatan.

"Sekarang saya sudah melihat para kepala puskesmas sudah mendapat informasi di grup tentang tim yang dibentuk jadwal posyandu dengan nakesnya yang bertugas di Posyandu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut, Yayan Waryana, mengatakan pihaknya akan melibatkan petugas bernama Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang didalamnya berisi Bidan, Kader PKK, dan Kader KB. Pelibatan tim ini guna menyukseskan BPS yang akan dilakukan pemerintah.

Yayan menjelaskan TPK bertugas sebagai pendeteksi dini sasaran yang memiliki faktor resiko stunting secara pesifik dan sensitif, serta pendampingan surveilans seperti penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, hingga penerimaan bantuan sosial.

"Pemetaan ini perlu dilakukan, sehingga nanti calon pengantinnya yang menjadi sasaran di Kabupaten Garut itu ada 18 ribu yang nanti akan dilakukan pendampingan, kemudian ibu hamilnya ada 20 ribu lebih, kemudian ibu nipasnya sekitar 5.377 dan ditambah balitanya sekitar 197 ribu lebih," ucap Yayan.

Menurut Yayan, TPK akan memprioritaskan pendampingan kepada keluarga yang lemah di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, atau berada dalam kategori keluarga prasejahtera.

"Nah inilah yang menjadi prioritas kita, karena apabila seorang remaja yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan kondisi ekonomi keluarganya masih rendah, kurang mampu, maka nanti anak yang dilahirkan pun anak-anak yang berisiko tinggi stunting, beresiko untuk angka kematian ibu serta kematian bayi yang tinggi. Jadi kita hindari," paparnya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement