Sekjen Kemendes Serahkan Bantuan ke Sejumlah Desa di Tidore

TIMESINDONESIA, TIDORE – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan bantuan berupa uang tunai senilai Rp600 Juta untuk empat desa yang ada di Kota Tidore Kepulauan. 

Rincian bantuan keempat desa tersebut yakni Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara senilai Rp300 Juta, Desa Trans Kosa Kecamatan Oba senilai Rp200 Juta, Desa Aketobololo Kecamatan Oba Tengah senilai Rp50 Juta, dan Desa Oba Kecamatan Oba Utara senilai Rp50 Juta.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal, Kemendes PDTT RI, Taufik Madjid kepada masing-masing kepala desa yang mendapatkan bantuan tersebut. Penyerahan bantuan dilakukan saat melakukan rapat koordinasi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dalam rangka mendukung Sail Tidore 2022, yang berpusat di Aula Kantor Desa Maitara Tengah, Minggu (29/5/2022).

"Kebetulan ada bantuan Desa Wisata, sehingga hari ini kami lakukan penyerahan dan rapat koordinasi serta penguatan Sail Tidore. Dalam rapat tadi, juga dihadiri staf ahli yang mewakili wali kota. Kita bersepakat untuk sama-sama berkolaborasi mensukseskan Sail Tidore, karena saya juga termasuk dalam panitia pusat Sail Tidore," ungkap Sekjen Kemendes PDTT RI, Taufik Madjid.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan, Abdul Rasyid mengatakan, bantuan dari Kemendes ini, digunakan untuk pengembangan infrastruktur Wisata Mangrove, Desa Maitara Tengah senilai Rp300 Juta. Pembangunan sarana ibadah Desa Trans Kosa Rp200 Juta, dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Oba dan Desa Ake Tobololo, yang masing-masing nilainya Rp50 Juta. 

Bantuan ini, tidak terlepas dari sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ini merupakan bentuk kerja sama yang baik untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Sail Tidore, yang juga sejalan dengan Visi Misi Wali Kota Tidore, Capt. Ali. Ibrahim dan Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen untuk mewujudkan masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Foloi. 

Untuk itu, pihaknya intens melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pengembangan wisata di Kota Tidore Kepulauan. Pasalnya, jika sebatas mengharapkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tentu tidak akan cukup. 

"Di Kemendes sesungguhnya banyak bantuan yang tersedia untuk pengembangan desa wisata. Sebagai pembantu Walikota dan Wakil, ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan pendekatan ke kementerian guna mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan daerah maupun desa," tuturnya. 

Lebih lanjut, Rasyid manambahkan, DPMD Kota Tidore Kepulauan bakal merampungkan data sebagai bahan untuk diajukan ke kementrian guna mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, DPMD juga akan menginventarisir potensi wisata yang ada di masing-masing desa untuk dimintai perhatian dari Kementrian Desa. 

"Kita hanya tinggal merampungkan data-data, sekaligus bersama-sama dengan Pemerintah Desa untuk melihat potensi yang mau dikembangkan," tuturnya.

Senada disampaikan Marjan Djumati, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemeritnahan, mewakili Walikota, ia mengaku keterbatasan anggaran di Daerah merupakan Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan, sehingga bantuan program dari kementrian sangat membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. 

Besar harapannya, agar Kemendes PDTT melalui Sekjen, dapat menjadikan Kota Tidore sebagai bagian dari pelaksanaan, bantuan program pengembangan Desa setiap tahun berjalan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement