Peristiwa Nasional

Mayoritas Masyarakat Harapkan Vaksin Halal, Percaya Pada Fatwa MUI

Sabtu, 14 Mei 2022 - 14:25 | 33.89k
Sekretaris Jenderal MUI, KH Amirsyah Tambunan - (FOTO: dok YKMI)
Sekretaris Jenderal MUI, KH Amirsyah Tambunan - (FOTO: dok YKMI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Masyarakat masih percaya Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan fatwa halal terkait vaksin Covid-19. Tingkat kepercayaan itu berdasarkan hasil survei Media Survei Indonesia (MSI) bekerja sama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia.

Data survei opini pemudik muslim tentang Vaksin Halal Pasca Putusan Mahkamah Agung itu disampaikan pada Jumat 13 Mei 2022. Dimana tercatat tingkatkan kepercayaan kepada MUI sebesar 83,5 persen.

Menanggapi hasil survei tersebut, Sekretaris Jenderal MUI, KH Amirsyah Tambunan mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh MSI memberikan sebuah nilai tambah agar pemerintah segera menyediakan vaksin halal.

"Secara akademik bahwa MSI ini telah memberikan sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi pemerintah harus menjalankan putusan MA," ucapnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/5/2022). 

Dalam survei MSI juga dikatakan sebanyak 92,3 persen responden setuju dan mendukung pendapat Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam yang mengatakan vaksin haram tidak boleh lagi digunakan dengan alasan apapun pasca adanya putusan MA.

Dimana Mahkamah Agung (MA) telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal untuk masyarakat muslim. Kemudian tercatat 78,4 persen responden mengaku kecewa jika pemerintah tidak menjalankan putusan MA. 

Selain itu 57,8 persen masyarakat sangat/cukup percaya bahwa adanya mafia vaksin, menjadi penyebab lambatnya pemerintah melaksanakan putusan MA yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. 

Responden juga menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal sebesar 38,2 persen, Menkes Budi Gunadi Sadikin 31,4% dan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto sebesar 15,5 persen.

Menurut Amirsyah, hal tersebut akan memberikan dampak degradasi kepercayaan kepada Pemerintah. "Kalau pemerintah tidak menyediakan, akan ada degradasi kepercayaan terhadap pemerintah," ungkapnya.

Survei sendiri dilakukan pada 1-7 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi. Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik.

Dari Rest Area Tol Jakarta - Cikampek (Rest Area KM 57, KM 62), Rest Area Tol Jakarta - Merak (KM 43), Terminal (Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogebang, Tanjung Priuk), Rest Area Motor Kedung Waringin Bekasi & Merak, Stasiun (Gambir, Senen), Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan (Merak dan Bakauheni). 

Penentuan responden dilakukan secara non probabilistik dengan metode purposive sampling. Kriteria responden pemudik selain beragama Islam, adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES