Politik Bursa Capres 2024

Kampanye Berkedok Kerja Kementerian

Jumat, 13 Mei 2022 - 08:39 | 46.60k
Pilpres 2024. (FOTO: KPU)
Pilpres 2024. (FOTO: KPU)
FOKUS

Bursa Capres 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Berbagai elemen meminta Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) untuk secara tegas memberhentikan menteri-menteri yang akan mencalonkan presiden di tahun 2024 nanti.

Hal itu dimaksudkan agar kerja kabinet untuk kepentingan rakyat tak terganggu dan menjauhi adanya potensi kampanye kerkedok kerja kementerian.

Hal itu bukan tak mungkin terjadi. Faktanya pun, beberapa menteri belakang ini melakukan safari politik yang sebetulnya bukanlah agenda kerja kementerian sebagai mana tugasnya dalam membantu Kepala Negara.

Menteri-menteri ini melakukan kunjungan keberbagai lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat keberbagai daerah. Pengamat menilai hal itu sebagai agenda politik untuk mencari dukungan dengan misi menjadi orang nomor satu di Indonesia di pesta demokrasi nanti.

Sejumlah Kabinet Indonesia Maju sudah mulai aktif berkampanye dan berniat ikut konstestasi Pilpres 2024 secara terang-terangan. Sebut saja mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Padahal, kerja-kerja mereka saat ini dibiayai oleh uang rakyat. Dengan alasan mural itu, Presiden Jokowi diminta tegas dan tak ragu memberikan tindakan agar kabinet tak "bermuka dua". Mereka dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara di kementerian masing-masing untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya

Fahri Hamzah dengan tegas meminta Presiden Jokowi untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye tersebut.

Mantan wakil DPR RI itu juga mengingatkan agar semua menteri yang nampak berkampanye ataupun tidak nampak berkampanye, tapi ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.

"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari 'cuan' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!," kata Fahri dalam keterangannya diterima TIMES Indonesia.

Wakil Ketua Partai Gelora itu mengingatkan kembali komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.

"Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, 'Bukan pejabat tinggi bias') harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada 'Aji Mumpung', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!," sentil Fahri.

Desakan mundur para menteri yang ingin maju di pesta demokrasi 2024 juga datang dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

"Semua menteri fokus menjadi pembantu presiden. Semua menteri yang berniat maju sebaiknya mundur," kata Mardani dalam media sosial resminya.

Bahkan, anggota DPR RI itu menyebut mundur dari jabatan menteri untuk menjadi Capres 2024 adalah hal yang etis. "Etisnya yang mau maju mundur," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES