Menko Perekonomian RI Rakor Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jatim

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait.

Rapat membahas membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. 

Rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/5/2022) ini bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menko Perekonomian RI menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024,” ujar Menko Airlangga dalam pembukaan Rakor.

Selain itu, lanjut Menko Airlangga, perlu dipastikan pula ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perkembangannya sebagai berikut: 5 Proyek selesai, dengan nilai Rp 5,6 T;2 Proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian, dengan nilai Rp 373,9 M; 14 Proyek dalam tahap Konstruksi, dengan nilai Rp 13,4 T; 96 proyek dalam tahap Penyiapan, dengan nilai Rp 124,7 T; dan 101 proyek dalam tahap Perencanaan, dengan nilai Rp 149,1 triliun.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur pasca pandemi Covid-19.

Dalam kaitan itu, Menko Perekonomian RI menyampaikan beberapa proyek yang menjadi highlight dan prioritas, di antaranya: Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023.

Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023.

Serta Pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai Proyek Strategis berdampak Nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,1 triliun.

Kemudian Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Bagian Selatan, didorong untuk segera diselesaikan pengadaan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2023, sehingga Kementerian PUPR dapat mulai menganggarkan dan segera melakukan konstruksi pada tahun 2023

Adapula SPAM Umbulan, Proyek untuk meningkatkan ketersediaan Air Bersih dan Air Minum, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya.

Selain itu Bendungan Bagong, sebagai proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan, arahannya agar diupayakan solusi yang terbaik untuk relokasi masyarakatnya

Menko Perekonomian RI juga menyebutkan, pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo, sebagai proyek untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo, diupayakan percepatan penyelesaian regulasinya agar dapat segera terbangun. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement