Tolak Proyek Pengadaan Gorden, Politisi Demokrat Minta Gorden yang Ada Dilaundry

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Fraksi Demokrat DPR RI Drs H Anwar Hafid MSi mengatakan jika pengadaan tender gorden rumah dinas anggota DPR sangat kontraproduktif dengan kondisi masyarakat saat ini. Dimana masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

"Ini sangat kontraproduktif, gorden ini kan cuma asesoris. Saya secara pribadi menolak pengadaan gorden. Sudahlah, sekarang gorden yang ada dilaundry saja," tegas Anwar Hafid kepada TIMES Indonesia, Rabu 11 Mei 2022.

Kapoksi Fraksi Demokrat di Komisi II DPR RI itu mengakui, pengadaan gorden yang dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi sejauh yang diketahuinya memang perlu. Apalagi sudah 13 tahun gorden rumah dinas anggota belum pernah diganti. Namun keperluan itu masih kalah substansi dengan kepentingan rakyat Indonesia saat ini.

"Satu lagi, timingnya enggak tepat. Rasanya tidak elok mempertontonkan ini disaat rakyat sedang susah," kata dia.

Hal itu juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar seluruh kadernya di struktural partai maupun kader yang diberikan amanah menjadi dewan senantiasa 'berkoalisi dengan rakyat'. 

"Ketum kami, AHY, sejak awal mengarahkan mengenai koalisi dengan rakyat yang diusung Partai Demokrat. Bahwa seluruh kader harus senantiasa mendengarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dahulukan kepentingan rakyat," ucap Anwar Hafid.

Mantan Bupati Morowali dua periode itu menambahkan, kritik yang dilayangkan kepada AHY karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso adalah kader Demokrat juga dirasa kurang tepat. Sebab pengambilan keputusan pada alat kelengkapan dewan (AKD) BURT itu bersifat kolektif kolegial.

Dan lagi, lanjut Anwar Hafid, pengadaan tender gorden puluhan miliar itu berada di Sekretariat Jenderal DPR RI bukan di BURT. BURT sendiri disampaikan dia juga sudah pernah menegaskan sikapnya bahwa pengadaan gorden itu tidak tepat.

"Itu sudah disampaikan ke Sekjen. Sekali lagi, Ketum kami AHY dalam berbagai kesempatan juga meminta kader dalam segala urusan apapun harus berpihak pada rakyat," demikian Anwar Hafid yang juga Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah. 

Sebelumnya, Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso memastikan pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar terkait polemik tender pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Pemanggilan itu rencananya akan dilakukan usai masa reses anggota dewan 16 Mei 2022.

Jauh sebelumnya, pada akhir Maret lalu, tepatnya Rabu 30 Maret 2022, Agung Budi Santoso juga telah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk mengkaji ulang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang pagu anggarannya mencapai Rp48,7 miliar.

Agung mengatakan, anggaran gorden sebesar itu mesti dievaluasi karena masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok, terutama minyak goreng. "Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam siaran persnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement