Peristiwa Internasional

Rusia Diganti Republik Ceko di Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Rabu, 11 Mei 2022 - 09:12 | 62.66k
Annalena Baerbock mengatakan 'kejahatan terburuk yang bisa dibayangkan' telah terjadi di Bucha. (FOTO: Annegret Hilse/Pool/Reuters)
Annalena Baerbock mengatakan 'kejahatan terburuk yang bisa dibayangkan' telah terjadi di Bucha. (FOTO: Annegret Hilse/Pool/Reuters)

TIMESINDONESIA, JAKARTARepublik Ceko, Selasa (10/5/2022) terpilih menggantikan kedudukan Rusia yang diskors di Dewan Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB yang berbasis di Jenewa.

Bulan lalu, Rusia diskors dan kemudian dikeluarkan dari Dewan Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB yang beranggotakan 47 negara itu, setelah menginvasi Ukraina dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.

Dilansir Reuters, Rusia sebenarnya telah memasuki tahun kedua dari masa jabatannya tiga tahun.

rusia.jpg

Republik Ceko akan menyelesaikan masa jabatan itu di dewan, yang tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Keputusannya membawa bobot politik, bagaimanapun, dan dapat mengizinkan penyelidikan.

Republik Ceko terpilih dengan 157 suara mendukung, sementara 23 negara abstain. Ketentuannya segera menyusul.

"Dewan Hak Asasi Manusia akan mengadakan sidang khusus di Ukraina pada hari Kamis besok," kata seorang pejabat pada hari Senin, setelah Kyiv menyerukan peninjauan kembali situasi di sana, termasuk laporan korban massal di Mariupol.

Amerika Serikat memimpin dorongan langka untuk menangguhkan Rusia setelah invasi 24 Februari ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai “operasi militer khusus”.

Libya pernahndiskors dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2011 karena kekerasan terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan yang setia kepada pemimpin saat itu Muammar Gaddafi.

Sementara itu sejumlah pejabat dari Eropa seperti Jerman, dan Belanda telah mengunjungi tempat pembantaian warga sipil oleh tentara Rusia di Bucha dan Irpin dekat ibukota Ukraina, Kyiv untuk mengumpulkan data atas kejahatan kemanusiaan  oleh tentara Rusia di sana.

Dilansir Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan, masyarakat internasional harus memastikan bahwa Rusia bertanggung jawab atas kejahatan perang.

Annalena Baerbock berjanji untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina selama kunjungan ke daerah-daerah yang dilanda perang di sekitar Kyiv.

"Kami berutang kepada para korban untuk tidak hanya memperingati di sini, tetapi juga untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Inilah yang akan kami lakukan sebagai komunitas internasional. Itulah janji yang bisa dan harus kami berikan di sini, di Bucha," kata Baerbock selama perjalanan mendadak ke Ukraina pada hari Selasa.

Dalam kunjungannya itu Baerbock didampingi Jaksa Agung Ukraina, yang juga sedang menyelidiki pembunuhan tersebut.

Kepala misi pemantauan hak asasi manusia PBB di Ukraina, Matilda Bogner, Selasa mengatakan, pihaknya telah menerima laporan lebih dari 300 pria, wanita dan anak-anak dibunuh secara tidak sah di Bucha selama pendudukan.

Berbicara pada konferensi pers dengan mitranya dari Ukraina, Dmytro Kuleba, Baerbock mengatakan tidak mungkin ada kesamaan dengan Rusia, "agresor" yang tidak menghormati aturan dan melakukan kejahatan perang.

Dia mengatakan Jerman sedang dalam proses mengurangi ketergantungannya pada impor energi Rusia “menjadi nol – selamanya”.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra juga melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina pada Selasa.

Dia mengatakan di Twitter bahwa dia telah mengunjungi Irpin , kota lain di dekat Bucha di mana pasukan Rusia diduga melakukan kekejaman.

"Rumah dan bangunan yang dibom menggambarkan dampak perang terhadap kehidupan pria, wanita, dan anak-anak yang tinggal di sini. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kata Hoekstra, seraya menambahkan pemerintahnya terlibat dalam beberapa upaya akuntabilitas.

"Belanda membantu melalui "kontribusi keuangan untuk penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan komisi penyelidikan PBB, dan melalui penempatan tim forensik di Ukraina," tambahnya.

Hoekstra dijadwalkan bertemu pada hari berikutnya dengan Kuleba dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, kata juru bicara kementerian luar negeri Belanda. Dia juga akan "secara resmi" membuka kembali kedutaan Belanda di Kyiv, kata juru bicara itu.

Akhirnya Dewan Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB yang berbasis di Jenewa dalam sidang Selasa (10/5/2022) memilih Republik Ceko, menggantikan kedudukan Rusia yang diskors. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Widodo Irianto
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES