Mukhtarudin Apresiasi Upaya Pemerintah Mengakselerasi Produksi dan Distribusi Migor Curah Bersubsidi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi realisasi komitmen perusahaan industri minyak goreng sawit dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil (UMKM). 

Dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022), Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan bahwa realisasi komitmen tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengakselerasi produksi dan distribusi di berbagai lini.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program penyediaan minyak goreng curah bersubsidi," kata Mukhtarudin.

Ia merujuk informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyebutkan bahwa per 28 April 2022, penyaluran minyak goreng curah dari produsen ke D1 mencapai 204.748 Ton, atau 105,2% dari perkiraan kebutuhan nasional bulan April 2022 yang sebesar 194.634 ton.

Ia juga melihat bahwa Kemenperin telah mengambil langkah-langkah dan intensif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat distribusi minyak goreng curah bersubsidi serta mencapai target harga Rp14.000 per liter.

Dari lini produsen, distributor, hingga pengecer, Kemenperin dan Satgas Pangan Polri terus melakukan pengawalan. Mulai dari produksi di setiap pabrik agar operasional tetap berjalan dengan baik sampai dengan lini distribusi agar minyak goreng curah bersubsidi tepat peruntukan.

Di sisi produksi, pemerintah melalui Kemenperin, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan PTPN Holding memprioritaskan pasokan bahan baku CPO bagi 75 pabrik peserta program Minyak Goreng Curah bersubsidi. Di level distributor, subdistributor, hingga agen sudah ada upaya mempercepat jalur distribusi.

"Percepatan distribusi juga didukung oleh jalur distribusi Perum Bulog yang menyalurkan dengan merata di daerah-daerah tertentu, serta ID Food atau Holding BUMN Pangan sebagai mitra distribusi produsen," ujar Mukhtarudin.

Selain itu, produsen juga sudah bertemu dengan Holding BUMN Pangan dan Perum Bulog untuk segera melakukan transaksi menyerahkan sesuai Harga Acuan Keekonomian (HAK).

Ia menjelaskan, Perum Bulog berperan strategis dalam penyerapan minyak goreng curah hasil pelarangan ekspor dengan skema penugasan. Bulog akan membantu menyalurkan sebagian Minyak Goreng Curah bersubsidi dengan dukungan permodalan dari Pemerintah cq HIMBARA dan BPDPKS.

"Jadi kami melihat sudah ada langkah-langkah strategis yang diambil Pemerintah untuk percepatan penyaluran ini," jelas Mukhtarudin.

Ia melihat, pembentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah bersubsidi masih terkendala persebaran penyalurannya yang belum merata. Karenanya ia menganjurkan perusahaan terus didorong untuk menyalurkan minyak goreng curah sebesar-besarnya, sesuai provinsi penugasan.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi target realisasi distribusi Minyak Goreng Curah bersubsidi, ia meminta pemerintah untuk tegas memberikan teguran.

"Menperin sudah menyampaikan bahwa perusahaan yang sebelumnya sudah mendapat teguran, sekarang sudah baik kinerja distribusinya. Hal ini harus terus dipantau," tutup Mukhtarudin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement