FPKS DPR RI Sebut Biang Keladi Soal Minyak Goreng Curah Ada di Kemenperin RI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua FPKS DPR RI Dr H Mulyanto M Eng menilai upaya penanggulangan kemahalan harga minyak goreng yang dilakukan pemerintah tidak fokus dan tidak berhasil mengidentifikasi akar masalah sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibuat justru terkesan tidak konsisten.

Ia menyebut, Presiden Joko Widodo menyatakan melarang ekspor CPO. Namun setelahnya, apa yang disampaikan Presiden justru diralat oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan menyatakan membolehkan ekspor CPO.

"Hari ini resmi terbit Permendag No. 22/2022 yang melarang ekspor CPO dan seluruh turunannya. Bila demikian cara membuat kebijakannya maka yang dirugikan adalah masyarakat kecil, dalam hal ini petani dan konsumen migor," tegas Mulyanto dalam keterangannya, Kamis 28 April 2022.

Anggota Komisi VII DPR RI itu melihat kebijakan Pemerintah terlalu melebar kemana-mana. Padahal menurutnya biang keladi soal migor curah ini ada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI.

Politisi PKS ini menyebut akar masalah harga migor curah yang tidak mencapai HET adalah karena produsen migor tidak memproduksinya sesuai dengan kuota komitmen mereka. Sehingga pasokan migor curah hanya setengah dari kebutuhan harian yang 8 ribu ton per hari.

Apalagi di bulan Ramadhan, dimana kebutuhan akan migor diperkirakan meningkat. Padahal harga HET sebesar Rp14.000 per liter tersebut sudah disubsidi Pemerintah, sehingga tidak merugikan produsen.

"Memang terlihat janggal. Untuk produksi migor kemasan, yang tata niaganya murni berdasarkan mekanisme pasar, pasokan migor ini lancar-lancar saja. Sementara pasokan migor curah masih langka, sehingga harganya masih jauh di atas HET," ucap Mulyanto.

Data dari PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional) per Kamis,28 April 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nasional harga migor curah masih bertengger di angka Rp19.700 per kg. Jauh di atas HET yang Rp15.500 per kg. 

"Jadi jelas soalnya bukan pada ketersediaan bahan baku migor. Bahan baku melimpah. Buktinya untuk migor kemasan aman-aman saja," terang Mulyanto.

Menurut Mulyanto, persoalannya pada keserakahan produsen migor ini. Negara dinilai mandul untuk memaksa industri memproduksi migor curah.

"Masak negara kalah oleh pasar," tegas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini

"Soal ini yang patut dipertanyakan dan didalami Pemerintah, apakah penyebabnya adalah verifikasi dan pembayaran dana subsidinya yang tidak lancar, atau karena masalah lain," imbuhnya.

Di sisi lain, kebijakan pelarangan ekspor migor dan bahan baku minyak goreng, ternyata langsung menuai efek negatif berupa merosotnya harga TBS (tandan buah segar) sawit di tingkat petani rakyat. Padahal harga migor curah masih belum turun. Jadi menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, akhirnya yang langsung menderita kerugian adalah petani sawit.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement