Tentang Jelang Lebaran, Projo Nilai Belum Ada Pemerataan Keadilan di Banyuwangi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – DPC Projo Banyuwangi, Jawa Timur, menilai belum ada pemerataan keadilan jelang lebaran di Bumi Blambangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, hanya menggelontor anggaran untuk kelompok mayoritas. Namun mengabaikan kalangan minoritas.

“Padahal sebenarnya jika eksekutif dan legislatif punya iktikad baik, semuanya tidak ada yang sulit,” ucap Ketua DPC Projo Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, Senin (25/4/2022).

Dia mencontohkan. Saat ini yang sedang hangat diperbincangkan adalah anggaran Rp9,4 miliar yang digelontorkan Pemkab Banyuwangi, untuk insentif guru ngaji. Tahun 2021 jumlah guru ngaji penerima insentif sebanyak 12.373 orang. Dan ditahun 2022, jumlahnya ditingkatkan menjadi 13.489 orang.

“Sungguh kebijakan tersebut merupakan perhatian nyata kepada pendidik agama di luar pendidikan formal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.

Namun sayangnya, masih Rudi, kebijakan yang sangat baik tersebut hingga kini belum berkeadilan. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan perhatian kepada pendidik agama non muslim.

Dikisahkan, pada Sabtu, 23 April 2022, DPC Projo Banyuwangi, menggelar acara buka bersama di New Surya Hotel, di Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran. Saat itu Ketua BAMAG Banyuwangi, Pendeta Anang Sugeng Sulistyanto, hadir.

Dalam obrolan, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penghargaan nyata Pemkab Banyuwangi kepada 111 orang guru injil dan 177 orang pengkhotbah yang terdata oleh BAMAG Banyuwangi. Jumlah tersebut ditambah para pendidik agama lainnya, bisa dipastikan tidak membutuhkan anggaran besar.

“Prosentasenya teramat sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah anggaran untuk guru ngaji. Namun tetap belum ada kebijakan untuk menganggarkan,” ujar Rudi.

Aspirasi tentang insentif guru agama non muslim sebenarnya sudah tersampaikan sejak masa kampanye Pilkada 2020. Termasuk di awal masa kepemimpinan Ipuk-Sugirah. Baik disampaikan oleh pemimpin organisasi keagamaan maupun oleh Projo.

“Tapi hingga kini belum ada realisasi,” keluhnya.

Selain itu yang kini menjadi topik pembahasan masyarakat Banyuwangi di jelang lebaran tentang kegembiraan ASN. Mereka mendapatkan THR, gaji ke-13, Tunjangan Kinerja dan lainnya.

“Sayangnya tidak dinikmati juga oleh individu-individu yang menjabat pada lembaga unsur penyelenggara pemerintahan desa. Yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa,” sebut Rudi.

Dalam "bagi-bagi angpao lebaran" ini, Projo Banyuwangi, menilai pemerintah pusat abai keberadaan desa. Pemerintah daerah juga dianggap sama sekali tidak memiliki kebijakan diskresi yang pro desa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement