Fraksi Partai Golkar: Dana Desa Harus Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan Masyarakat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak keterlibatan perempuan di desa untuk bangkit dan berdaya guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan desa.

Kata dia, kiprah kaum perempuan harus terasa nyata dalam dalam pembangunan hingga ke level desa. Makanya, pembangunan desa jangan sampai meninggalkan atau mengabaikan peran perempuan. Tak terkecuali dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Perempuan harus menjadi garda terdepan dalam proses pemulihan ekonomi desa," ucap Puteri Komarudin melalui keteranganya, Minggu 24 April 2022.

Puteri juga mengimbau pemerintah desa untuk memaksimalkan penggunaan Dana Desa (DD) agar bisa memberikan dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa, termasuk kaum perempuan desa.

Terlebih, sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBN dengan total mencapai Rp 468 triliun.

Dengan anggaran yang besar itu, dana desa diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kemiskinan di desa tapi juga bermanfaat dalam memberdayakan perempuan, seperti program BLT Dana Desa dan Program Padat Karya Tunai Desa yang utamanya menyasar kalangan perempuan.

"Inilah yang masih menjadi tantangan besar bagi kita. Khususnya bagi kepala desa perempuan sebagai penentu arah pembangunan desa. Peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa perlu diapresiasi," ucapnya.

Mengenai kiprah perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan desa, ia menyatakan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini lantaran, Kemendes PDTT mencatat dari 74.953 desa di seluruh Indonesia baru sekitar 6.500 desa yang kepala desanya dipimpin perempuan.

Bahkan di Kabupaten Karawang sendiri tercatat dari 297 desa, hanya 20 desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan pada 2020 lalu.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengaku akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Keuangan pada masa persidangan selanjutnya.

"Seluruh aspirasi ini sudah saya catat. Pastinya, akan saya perjuangan dan suarakan di DPR. Kita ingin Bapak/Ibu yang selama ini bekerja untuk masyarakat juga mendapatkan kesejahteraan yang layak. Begitupun untuk persoalan lainnya, nantinya akan kami akan carikan solusi bersama
pemerintah," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement