Wali Kota Tidore Kepulauan dan Wawali Nyatakan Menolak Kenaikan Harga BBM

TIMESINDONESIA, TIDORE – Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM dan penolakan penundaan pemilu, pada Senin (11/4/2022) hari ini serentak dilakukan oleh Mahasiswa di seluruh Indonesia. termasuk di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Di Tidore Kepulauan, massa aksi mulai bergerak dari Universitas Nuku dengan menggunakan mobil komando dilengkapi dengan pengeras suara.

Massa yang tergabung dalam Aliansi BARATIB (Barisan Rakyat Tidore Bergerak) ini menuntut agar kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM, Minyak goreng, serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam aksinya massa mendesak agar pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan juga sama-sama menolak kenaikan harga BBM serta menstabilkan harga minyak goreng.

"Kami meminta kepeda Pemkot Tidore Kepulauan untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat, karena hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan," kata Naim, salah satu orator saat menyampaikan orasinya.

Selain itu, massa dari BARATIB juga mendesak pemerintah Tidore Kepulauan untuk menolak kenaikan PPN serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. "Karena masa jabatan presiden tiga periode itu melanggar konstitusi negara," teriak massa aksi.

Massa dari BARATIB kemudian diterima Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin. Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan, Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim menyatakan bahwa sepakat untuk menolak kenaikan harga BBM.

"Saya dan Pak Wakil bersepakat untuk menolak kenaikan harga BBM, serta juga menginstruksikan kepada Kadis Perindagkop untuk mengatur harga minyak goreng," kata Ali Ibrahim saat hearing bersama massa aksi.

Selain itu, kata Ali, terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, sebagai kader PDI Perjuangan secara nasional juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. "Itu juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDI P Ibu Megawati," terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin, dirinya juga bersepakat untuk menolak kenaikan harga BBM," Kami selaku pemerintah akan menyurat secara resmi kepada pemerintah pusat terkait penolakan kenaikan BBM," cetusnya.

Sementara wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara itu juga menegaskan bahwa wacana presiden tiga periode itu tidak jelas sumbernya dari mana.

"Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa dirinya tidak mau menjabat sebagai presiden tiga periode, dia sudah perintahkan untuk siapkan pemilu di 2024," tutupnya saat .berdialog dengan massa aksi demo di Tidore Kepulauan (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement