Jokowi Berikan BLT Minyak Goreng, Pengamat: Pemerintah Kalah dengan Mafia
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan seharusnya tidak perlu ada. ...
JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan seharusnya tidak perlu ada.
"Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng. Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng," katanya kepada TIMES Indonesia Senin (4/4/2022).
"Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng. Hal ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," katanya lagi.
Karena itu, menurutnya, pemerintah harus segera mengungkap penyebab langka dan mahalnya minyak goreng. Pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langka dan mahalnya minyak goreng.
Hanya dengan cara itu kata dia, pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional.
"Jadi, pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng. Padahal negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara," jelasnya.
Pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah masyarakat. Jadi, saat ini pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia.
"Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi," ujarnya.
Sebelumnya, mensiasati kelangkaan dan harga mahal yang tak kunjung selesai, Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat.
“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” kata Presiden Jokowi Jumat (1/4/2022) kemarin.
Kepala Negara mengatakan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” jelasnya.
Kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.
“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya soal BLT minyak goreng. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
