Menuntut Pertangungjawaban BNPT Soal Data Ratusan Pesantren Berafiliasi Terorisme

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beberapa organisasi menuntut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mempertanggungjawabkan mengenai data ratusan pesantren di Indonesia yang terafiliasi dengan terorisme.

Ada kemungkinan besar akan terjadi keguncangan jika hal itu dibuka. Namun, jika data tersebut tetap ditutup, kecurigaan masyarakat satu sama lain akan terus menguat.

Seperti pendapat Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah Wachid Ridwan, seharusnya BNPT tak perlu menyebut adanya ratusan pesantren yang terafiliasi dengan terorisme di forum terbuka.

"Publik cukup tahu bahwa ada banyak lembaga pendidikan agama berbasis pesantren yang terindikasi dengan kelompok jaringan keras, baik secara ideologis maupun pendanaan," katanya kepada TIMES Indonesia Jumat (28/1/2022).

Namun nasi sudah menjadi bubur. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi pun mendesak BNPT untuk buka-bukaan pesantren mana saja yang sudah terafiliasi dengan terorisme. Menurutnya, hal itu agar tidak ada kekeruhan di tengah masyarakat.

"Saya minta dibuka dipaparkan agar jelas siapa saja mereka untuk menjawab keraguan masyarakat," katanya saat dihubungi kemarin.

Pria yang biasa di sapa Gus Fahrur itu mengatakan, dengan dibukanya data pesantren tersebut, akan menjadi jelas. Dan tentu data BNPT menurutnya, harus bisa dipertangungjawabkan.

"Agar tidak merugikan pesantren NU yang merupakan pendidikan masyarakat asli tertua di Indonesia yang telah berjasa sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka,"  jelasnya.

Diketahui, saat rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1/2022) kemarin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme.

la menyebut, 11 pesantren terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 pesantren terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.

"Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks Intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujarnya.

Pertanyakan Sumber Data

Selain Muhammadiyah dan PBNU, MUI juga turut angkat bicara akan persoalan tersebut. Lembaga perkumpulan ulama itu mempertanyakan data BNPT tersebut.

"Atas dasar apa pendataan tersebut, apa metodologinya, apakah merupakan hasil kajian resmi BNPT? Banyak pihak mempertanyakan informasi tersebut," kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam keterangan resminya.

Ia menyampaikan, pemaparan BNPT berpotensi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Paparan BNPT menurutnya, justru akan membuat masyarakat kurang aman dan nyaman.

"Mestinya BNPT melakukan preventif bersama lembaga terkait, sehingga tidak muncul info ini di publik," jelasnya.

Ia mengaku terkejut membaca data yang dimiliki BNPT itu. Dia meminta agar BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif pada pesantren.

MUI mengatakan, kelompok terorisme juga ada pada kelompok Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Namun tidak pernah diungkap ke publik sebagai kelompok terorisme.

"Jadi jangan seolah-olah kelompok pesantren yang disasar. Ini sikap yang tidak mencerminkan keadilan sesuai Pancasila sila ke empat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya menanggapi BNPT soal data pesantren yang terafiliasi dengan terorisme. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement