Gelombang Unjuk Rasa Penolakan Hasil Tes Perades Blora Menguat

TIMESINDONESIA, BLORA – Gelombang penolakan masyarakat terhadap hasil ujian seleksi Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah makin menguat. Terbukti, massa terpaksa turun jalan menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pelantikan Perades dibatalkan, Kamis (26/01/2022).  

Aksi kongkret itu terpaksa dilakukan, setelah masyarakat melampiaskan protes dan kekecewaan mereka melalui laman media sosial. Protes juga dilakukan melalui media pamflet, spanduk dan baliho yang bertebaran dimana mana. 

Tepat pukul 09:30 WIB, hampir seribuan orang memenuhi depan kantor DPRD Blora. Dari pantauan TIMES INDONESIA di lokasi, orasi dan semangat peserta sangat luar biasa. 

PKN dan pengacara dari tiap kuasa hukum korban seleksi Perades Blora melakukan perlawanan dan mengajukan gugatan PTUN.(FOTO: Firmansyah/TIMES Indonesia)

Massa membentangkan beragam kritik yang berisi sindiran KKN, permainan uang, sindiran pendidikan dan pejabat tutup mata dan telinga mengisi aksi tersebut.

Tak ketinggalan, sejumlah orang juga berkeliling membawa kotak kardus, tujuannya untuk penggalangan dana mendukung aksi itu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa aksi ini murni kekecewaan masyarakat, bukti kontribusi nyata dan menghendaki  upaya hukum serius.

Sementara itu. Seno Margo Utomo salah satu koordinator aksi demo mengatakan, posisi demonstran kali ini sengaja membelakangi kantor DPRD dan Pemkab Blora. Hal itu sebagai simbol atas reaksi Pejabat Blora yang keterlaluan memperlakukan rakyatnya. 

"Karena Pejabat Blora buta dan tuli. Seakan-akan  tidak melihat kecurangan massif, dan menganggap kecurangan ini hanyalah issu. Selain itu juga bentuk protes, karena Pemkab Blora mencla mencle sikapnya dan tidak bertanggung jawab jika ada masalah dalam tes CAT," terangnya.

Seno dan rekan rekannya yang mengatasnamakan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan massa korban kecurangan Perades, juga tampak menyampaikan Petisi penolakan terhadap hasil tes Perades  dari berbagai desa.

Supardi, Ketua Komisi A DPRD Blora menemui demonstran yang menuntut Perades dibatalkan. (FOTO: Firmansyah/TIMES Indonesia) 

"PKN dan Lawyer sudah mengajukan permohonan audit  forensik ke lembaga aparat negara terhadap komputer dan sistem CAT yang digunakan. Dan kami juga mendesak DPRD untuk membuat Pansus (Panitia Khusus) seleksi Perades", jelasnya. 

Politisi PKS tersebut juga mengaku sgera mengambil langkah hukum, terkait pelantikan Perades yang dilakukan pejabat di tengah kekisruhan yang sangat menciderai hati rakyat. 

"PKN dan Lawyer dari tiap kuasa hukum korban seleksi Perades Blora akan melakukan perlawanan dan mengajukan gugatan PTUN," tegasnya.

Usai massa berorasi, Supardi selaku Ketua Komisi A DPRD Blora, akhirnya menemui demonstran dan memberikan jawaban singkat. 

"Saya akan mengajak 10 perwakilan demonstran untuk masuk gedung dewan melakukan audiensi," terang politisi Golkar tersebut. 

Jawaban yang dirasa bakal tidak maksimal, demonstran pun bersedia melakukan audiensi. Namun sebagian tetap melanjutkan aksinya dengan melanjutkan aksinya menuju Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Bupati Blora. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement