Praja Sragen Soalkan Lelang Tanah Bengkok

TIMESINDONESIA, SRAGEN – Lelang tanah kas desa tuai polemik, Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Praja) menyikapi polemik rencana lelang tanah bengkok di Kabupaten Sragen pecah, Selasa (25/1).

Pasalnya, dari196 desa ada 105 desa yang menolak dan 91 desa yang setuju lelang tanah bengkok tersebut. Hal itu terungkap dari pertemuan Persatuan Perangkat Desa (Praja) Sragen di Balai Desa Ketro, Tanon.

Ketua Praja Sragen Sumanto menegaskan, pertemuan perangkat desa ini untuk menyatukan pikiran dan persepsi agar tidak terjadi perpecahan maupun perbedaan pandangan soal bengkok. Karena sesuai perundang- undangan bengkok sudah melekat dengan perangkat desa. Sehingga perbub yang menyatakan tanah bengkok untuk di lelang harus di revisi.

“Sedangkan gerakan nyata penolakan itu, semua desa di Sragen harapannya tidak memasukkan rencana lelang dalam siskuedes desa,” tandas Sumanto.

Menurut Sumanto, saat ini sudah ada 105 desa yang menolak untuk melelahkan tanah bengkok mereka. Tanpa memaksa, diharapkan 91 desa ikut merevisi rencana melelangkan tanah bengkok perangkat desa.

Sementara Kades Gawan Sutrisno mengatakan, pihaknya lebih condong untuk mengikuti aturan pemerintah. Karena dengan dilakukan pelelangan tanah bengkok bisa meningkat Pendapat Asli Desa ( PADes). Saat ini berdasar data yang masuk sudah ada 91 desa yang telah memasukkan lelang tanah bengkok melalui siskuides. Hanya saja yang perlu direvisi, para perangkat desa diperbolehkan mengikuti lelang. Kemudian juga meninjau ulang Biaya Operasional Pemerintahan ( BOP) diturunkan.

“Lantaran saat ini BOP 5 persen dinilai terlalu tinggi khususnya untuk bagian ke kecamatan sebesar 2 persen harus dikurangi,” ujar Sutrisno. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement