Peristiwa Nasional

Permudah Iklim Usaha Jasa Konstruksi, Menteri PUPR RI: Kami Siapkan Keringanan Izin Usaha Konstruksi

Minggu, 23 Januari 2022 - 07:33 | 97.95k
Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono saat menghadiri pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia  (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)
Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono saat menghadiri pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia  (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengatakan jasa sektor konstruksi bidang PUPR merupakan salah satu sektor yang masih bisa berjalan dengan baik.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21% anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu anggaran Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” kata Menteri Basuki pada pembukaan Mukernas Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR RI akan melakukan relaksasi izin berusaha. 

Basuki-Hadimuljono-15.jpg

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” tambah Menteri Basuki. 

Menurut Menteri Basuki salah satu syarat yang akan direlaksasi adalah perubahan reference aset dari 3 tahun menjadi 10 tahun.

“Saya rasa ini masuk akal karena 3 tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi,” tambah Menteri Basuki.

Basuki-Hadimuljono-16.jpg

Relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi.

“Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Ketua Umum Gapensi Iskandar Hartawi.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga melaporkan meskipun di tengah pandemi, Kementerian PUPR RI terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022. Penandatanganan ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan sejak Oktober 2021. 

Basuki-Hadimuljono-17.jpg

Terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR RI bersama Gapensi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2021 baru kali ini investasi di luar Pulau Jawa jumlahnya lebih banyak dari Pulau Jawa yakni 52%.

“Pembangunan infrastruktur yang masif dari Aceh hingga Papua merupakan instrumen untuk kemudian para investor mulai melirik. Kita harus berikan applause kepada Menteri PUPR yang telah membangun infrastruktur sehingga sekarang investasi bisa masuk,” ucap Menteri Bahlil.

Turut hadir mendampingi Menteri PUPR RI Basuki Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES