TIMESINDONESIA, JAKARTA – Hari-hari sebelumnya, tak ada riuh rendah soal pengumuman nama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu. Bahkan gelagatnya pun tak sampai ramai di publik. Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) hanya mamerkan desain Istana. Yang lokasinya di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Pengumuman nama tersebut kemarin disampaikan oleh Suharso Monoarfa. Ia adalah Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Mengapa bukan Presiden RI Jokowi langsung yang mengumumkan nama bersejarah tersebut di Istana Negara? Entah, Ketua Umum PPP itu tak menjelaskan secara terbuka.
Yang jelas kata pria kelahiran 31 Oktober 1954 tersebut, Kepala Negara sudah setuju, nama Nusantara yang terpilih. Dari 80 lebih nama yang diajukan kepada Presiden jauh-jauh hari dari berbagai kalangan. Mulai dari ahli bahasa hingga sejarawan tanah air.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden pada hari Jumat," katanya saat rapat di DPR RI Senin (17/1/2022) kemarin. Artinya, dari pemerintah sendiri, dimungkinkan tak akan ada perubahan lagi dengan nama tersumbat. Alias final.
Mengapa Nusantara? Alasan spesifikasinya, karena nama Nusantara dikenal sangat luas secara nasional. Pun di dunia Internasional. Dibandingkan dengan nama-nama yang juga pernah diajukan. Seperti Nusa Karya, Warna Pura, Cakrawala Pura dan Kertanegara.
"Akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya," jelasnya.
DPR RI Setuju
Tak butuh berpikir lama berhari-hari. DPR RI menyetujui usulan pemerintah lewat nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Baru pengganti DKI Jakarta.
Kemarin, Rapat Kerja atau Raker RUU IKN oleh DPR RI dan pemerintah satu sudah suara dan menyepakati RUU pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur itu dibawa ke Paripurna untuk segera disahkan menjadi undang-undang.
Rapat tersebut dilakukan di tingkat Panitia Kerja pada Selasa (18/1/2022) dini hari sekitar pukul 03.00. Selain fraksi di DPR RI dan DPD, yang hadir mewakili pemerintah terlihat ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian dan Suharso Monoarfa sendiri.
"Saya meminta persetujuan kita semua, apakah RUU ini dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2?. Kita setuju?," Tanya Ketua Pansus Ahmad Doli Kurni. Pada peserta pun mayoritas menjawab setuju.
Selama sekitar 16 jam, rapat menyepakati sejumlah hal terkait RUU IKN. Dari nama ibu kota Nusantara, bentuk atau sistem pemerintahan, sistem pendanaan dan sumber pembiayaan.
PKS adalah satu-satunya fraksi yang menolak RUU IKN dibahas di tingkat dua atau pengesahan di Paripurna dan menjadi UU. Untuk fraksi oposisi seperti Demokrat, mendukung.
Wakil dari PKS yakni Suryadi Jaya menilai, rencana pemindahan ibu kota pada semester awal 2024 mendatang, terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ketahap berikutnya," ujar Suryadi.
Sementara anggota Pansus RUU IKN dari fraksi lainnya sangat setuju. Salah satunya yang lantang yakni fraksi Partai Gerindra Kamrussamad. Dengan tegas ia mendukung nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Baru.
Tak hanya itu, ia menilai, keputusan Presiden RI Jokowi harus diapresiasi karena terbilang berani. "Berani mewujudkan terobosan besar. Perencanaan pemindahan Ibu Kota Negaratelah diwacanakan sejak Presiden Sukarno," ujarnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
