Kopi TIMES

Menyoal Spirit Perda Bantuan Hukum Kota Malang

Sabtu, 15 Januari 2022 - 16:01 | 36.79k
Menyoal Spirit Perda Bantuan Hukum Kota Malang
Muhammad Fadli Efendi, S.H. (Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan Peneliti SKEMA Institute).
Editor: Yatimul Ainun

TIMESINDONESIA, MALANG – Problematika hukum di Indonesia senantiasa menyelimuti kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, tak dipungkiri bahwa problem-problem tersebut dialami oleh masyarakat baik masyarakat kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari struktur sosial tersebut, secara prinsip hukum dikenal adanya prinsip equality before the law atau persamaan hukum. Sehingga hukum tidak memandang struktur sosial seseorang dan semuanya dipandang sama.

Penerapan prinsip equality before the law dapat dilakukan ketika akses keadilan dapat di jangkau semua lapisan masyarakat. Fakta yang terjadi di beberapa daerah banyak masyarakat miskin sering tidak mendapatkan akses keadilan sehingga haknya sebagai warga negara Indonesia sering tidak terpenuhi atau dilanggar. Sulitnya masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan jasa penasehat hukum profesional secara ekonomis ketika mereka berperkara dan masih adanya struktur sosial yang menempatkan mereka di tataran kedua.

Selain hal itu, masyarakat miskin juga cenderung buta hukum, mereka tidak tahu dan paham tentang permasalahan hukum sehingga riskan untuk haknya dilanggar. Untuk mengatasi masalah sulitnya akses keadilan bagi masyarakat miskin, pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap rakyatnya dituntut untuk mengeluarkan kebijakan atau program yang diharapkan bisa mengatasi hal tersebut.

Salah satu yang mewujudkan kebijakan tersebut ialah Pemerintahan Kota Malang, dimana tepatnya pada tanggal 27 Desember 2021 DPRD Kota Malang telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Sebagaimana dilansir oleh Instagram DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kertika selaku Ketua DPRD Kota Malang mengatakan “Kami menginginkan masyarakat yang tidak mampu agar mendapat pendampingan hukum bila mereka menghadapi masalah hukum. Setelah Perwalnya turun, bisa langsung ke Bagian Hukum untuk mendapatkan pendampingan bagian hukum baik dalam perkara Perdata maupun Pidana”.

PERDA tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini, merupakan salah satu perwujudan prinsip equality before the law. Cikal bakal terbentuknya sebuah PERDA khususnya tentang bantuan hukum adalah Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) yang di dalamnya memuat mengenai kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menjunjung asas persamaan di depan hukum.

Secara sudut pandang politik hukum, Pemerintahan Kota Malang memiliki spirit legal policy dengan konfigurasi politik demokratis untuk menciptakan produk hukum yang berkarakterkan responsif dan populis. Mengingat ungkapan Jeremmy Benntham bahwa tujuan hukum itu adalah “The Greatest Happiness for The Greatest Number of People” artinya hukum itu harus memberikan sebanyak-banyak kebahagian untuk sebanyak-banyaknya orang. Tentu harapannya PERDA Kota Malang tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dapat mewujudkan suatu tujuan hukum sebagaimana ungkapan Jeremy Bentham tersebut.

Untuk dapat terlaksananya prinsip Equality Before The Law dan tercapainya tujuan hukum The Greatest Happiness for The Greatest Number of People dalam PERDA tersebut, Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur sistem yang harus dipahami yaitu subtansi hukum (isi hukum), struktur hukum (pelaksana/penegak hukum), kultur hukum (kesadaran hukum). Dari ketiga unsur tersebut, perlu dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab dengan harapan bahwa PERDA Kota Malang tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat membuahkan hasil kemanfaatan dan keadilan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat di Kota Malang.

 

*) Penulis: Muhammad Fadli Efendi, S.H. (Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan Peneliti SKEMA Institute)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Optimalkan Investasi Kawasan Industri, Menko Perekonomian RI Tekankan Daya Saing
    Optimalkan Investasi Kawasan Industri, Menko Perekonomian RI Tekankan Daya Saing
    27/01/2022 - 21:00
  • Premi Asuransi Qoala Plus di Jatim Tumbuh Lima Kali Lipat Sepanjang 2021
    Premi Asuransi Qoala Plus di Jatim Tumbuh Lima Kali Lipat Sepanjang 2021
    27/01/2022 - 20:55
  • Ahmad Basarah Optimistis Ibu Kota Baru Jadi Ikon Persatuan
    Ahmad Basarah Optimistis Ibu Kota Baru Jadi Ikon Persatuan
    27/01/2022 - 20:41
  • PGN Bidik Kerja Sama Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kawasan Industri Jatim
    PGN Bidik Kerja Sama Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Kawasan Industri Jatim
    27/01/2022 - 20:35
  • Rakernas AMSI, Kolaborasi Membangun Ekosistem Media Digital Sehat dan Berkelanjutan
    Rakernas AMSI, Kolaborasi Membangun Ekosistem Media Digital Sehat dan Berkelanjutan
    27/01/2022 - 20:21

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    27/01/2022 - 16:10
  • Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    26/01/2022 - 18:36
  • Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    26/01/2022 - 13:22
  • Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    26/01/2022 - 12:34
  • Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    26/01/2022 - 09:14
  • Makna Tanggal Pemilu 2024
    Makna Tanggal Pemilu 2024
    26/01/2022 - 08:17
  • Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    24/01/2022 - 21:33
  • Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    24/01/2022 - 19:20

KULINER

  • Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    27/01/2022 - 10:01
  • Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    27/01/2022 - 06:21
  • Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    25/01/2022 - 14:35
  • Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    25/01/2022 - 14:00
  • Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    25/01/2022 - 13:13