Resmikan Bendungan Bintang Bano, Presiden RI Jokowi: Bendungan ke-29 yang Diresmikan sejak 2015

TIMESINDONESIA, SUMBAWA BARAT – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Jumat (14/1/2022).

Turut hadir Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi IV DPR RI M. Syafrudin, serta Bupati Sumbawa Barat H. W. Musyafirin.

Terlihat pula hadir dalam acara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, dan Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, serta Direktur Utama PT. Brantas Abipraya Sugeng Rochadi, Direktur Utama PT. Hutama Karya Budi Harto dan Direktur Utama PT. Bahagia Bangun Nusa Taksaka Long.

"Bendungan Bintang Bano adalah bendungan yang ke 29 yang diresmikan sejak 2015 lalu. InsyaAllah nanti hingga akhir tahun 2024, total bendungan yang akan diselesaikan sebanyak 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden Jokowi pembangunan bendungan di seluruh Indonesia bertujuan untuk mencapai ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Semua itu dikatakan Presiden hanya akan bisa tercapai kalau di seluruh provinsi ini ada air.

"Kuncinya adalah air, dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp1,44 triliun sudah selesai dan bisa difungsikan," kata Presiden.

Ditambahkan Presiden, bendungan ini adalah 1 dari 6 bendungan yang dibangun di NTB, dimana dua bendungan lainnya yakni Bendungan Tanju pada tahun 2018 dan Bendungan Mila pada tahun 2019 sudah diresmikan.

"Kita harapkan bendungan ini akan mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan ,serta memenuhi kebutuhan air baku. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar 76 juta m3 dengan luas genangan 256 ha, dan mampu mengairi sawah 6.700 ha," katanya.

Menteri Basuki mengatakan, Bendungan Bintang Bano dapat menjadi contoh pembangunan bendungan yang tetap menjaga kondisi alam sekitar untuk konservasi.

"Bendungan ini saya lihat berbeda, hutannya masih lebat, tidak terlihat kupasan-kupasan sisa pembangunan pada bukit dan tebingnya. Kita lihat dampak ke airnya jadi bening, tidak coklat. Harus dipertahankan ini, selanjutnya peran Pemda juga untuk memelihara hutan dan alam di sekitarnya," kata Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, Bendungan Bintang Bano yang pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya - PT Hutama Karya - PT Bahagia Bangun Nusa (KSO) juga difungsikan untuk mengurangi banjir di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53%.

"Berdasarkan laporan dari Pak Bupati Sumbawa Barat dan Wakil Bupati, saat terjadi hujan besar di daerah Taliwang, Sumbawa Barat sudah tidak terjadi banjir lagi. Apalagi nanti kalau Bendungan Tiu Suntuk selesai juga akan menambah daya kendali banjir," tutur Menteri Basuki.

Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk 7 kecamatan di Sumbawa Barat berkapasitas 550 liter/detik.

"Juga terdapat potensi penghasil listrik dari tenaga air sebesar 6,6 MW, dan juga belum nanti ditambah panel surya terapung (floating panel). Terakhir sudah pasti potensi pariwisata.  Empat perahu naga yang tadi digunakan kami berikan untuk masyarakat Sumbawa untuk berlatih dayung sekaligus untuk mendukung wisata danau," tutur Menteri Basuki.

Bupati Sumbawa Barat H. W Musyafirin  mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden RI Jokowi dan Pemerintah Pusat yang telah membantu mewujudkan selesainya pembangunan Bendungan Bintang Bano yang sempat terhenti. "Pembangunan bendungan ini dimulai sejak 2008 diinisiasi oleh Pemda. Sampai 2012, sempat terhenti karena Pemda tidak memiliki cukup anggaran. Akhirnya kami datang ke Kementerian PUPR, begitu Presiden Jokowi dilantik langsung bersedia meneruskan proyek ini oleh pemerintah pusat," kata Musyafirin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement