Pemkot Gorontalo Komitmen Laksanakan Percepatan Program Infrastruktur TA 2022

TIMESINDONESIA, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo (Pemkot Gorontalo) berkomitmen melaksanakan percepatan program Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebelumnya, pada akhir tahun 2021 tepat pada tanggal 1 Desember 2021, Pemkot Gorontalo melalui PT. SMI (Persero) mendapatkan persetujuan perubahan ke satu atas beberapa kegiatan pengganti.

Tak hanya itu, Pemkot Gorontalo juga diberikan penambahan waktu pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui pinjaman daerah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan dibiayai melalui pinjaman PEN.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menjelaskan Infrastruktur yang akan dibangun dari dana pinjaman PEN yaitu Penataan Jalan Nani Wartabone dengan anggaran Rp26.910.000.000, serta Pembangunan Pusat Kuliner Kalimadu dengan anggaran Rp6.971.340.000.

Bukan hanya itu, Marten juga akan mengoptimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Gorontalo dengan anggaran Rp107.528.027.458 serta Revitalisasi Kawasan pusat perdagangan dengan anggaran Rp36.886.500.000.

"Ada Peningkatan kapasitas jalan Kota Gorontalo dengan anggaran Rp35.400.826.876 dan Penataan Drainase Kota Gorontalo dengan anggaran Rp6.729.581.632," kata Marten saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi percepatan pelaksanaan dan penyerapan program infrastruktur TA 2022, Kamis (13/1/2022) di Grand Q Hotel Gorontalo.

Selain itu, ada juga Pengembangan Rumah Sakit Aloei Saboe dengan anggaran Rp24.160.998.623. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan prioritas yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Gorontalo, yang disetujui dengan total anggaran sebesar Rp38.777.890.645, pada 7 perangkat daerah.

Terakhir, ada kegiatan infrastruktur prioritas yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total nilai anggaran sebesar Rp41.417.474.476. Marten berkomitmen Pemerintah Kota Gorontalo akan melaksanakan percepatan program Infrastruktur Tahun Anggaran 2022.

“Saya ingin antara pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan serta Pokja dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, bisa lebih memperhatikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan capaian realisasi," tutup pimpinan di Pemkot Gorontalo ini. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement