Pemerintahan MPR Rumah Kebangsaan

Ketua MPR RI: PPHN Sebagai Bintang Penunjuk Arah Pembangunan

Rabu, 12 Januari 2022 - 19:08 | 12.49k
Ketua MPR RI: PPHN Sebagai Bintang Penunjuk Arah Pembangunan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat dialog dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, di Jakarta, Rabu (12/1/2022). (foto: MPR RI)
FOKUS

MPR Rumah Kebangsaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, proses pemindahan Ibu Kota Negara merupakan hal lumrah yang juga dilakukan berbagai negara dunia. Belajar dari berbagai negara dunia, proses pemindahan Ibu Kota Negara memerlukan waktu yang tidak sedikit.

India, misalnya, memerlukan waktu sekitar 20 tahun untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Kolkata ke New Delhi. Australia bahkan memerlukan waktu sekitar 45 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Canberra dari pedesaan menjadi Ibu Kota Negara yang modern. Malaysia perlu sekitar 10 tahun membangun Putrajaya yang awalnya lahan perkebunan karet dan kelapa sawit menjadi pusat pemerintahan yang dinamis.

"Berbagai pengalaman negara dunia tersebut menjadi pelajaran besar bagi Indonesia yang akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses yang ditempuh akan memakan waktu yang tidak sedikit, bisa 10 hingga 20 tahun. Disinilah salah satu letak urgensi pentingnya kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. Memastikan keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara dari Presiden Joko Widodo ke periode penggantinya. Karena jika hanya diatur melalui Undang-Undang, sangat rawan ditorpedo oleh Perppu," ujar Bamsoet usai menerima Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

Bambang Soesatyo b

Turut hadir antara lain Ketua Senat Mahasiswa FH Universitas Jayabaya Farid Sudrajat, Korpus HKPSI Muhammad Afdhal Alfarisyi, Persemu FH Universitas Jayabaya Haldoko Danantyas Subandoro, dan Wakil Ketua BPM Universitas Jayabaya Aisyah.

Ketua DPR RI-20 ini menjelaskan, tidak hanya pemindahan Ibu Kota Negara, substansi PPHN juga harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun bahkan 100 tahun kedepan. Termasuk menggambarkan pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, dan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, serta berbagai rencana pembangunan strategis lainnya.

"Kehadiran PPHN akan menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, Singapura yang saat ini tumbuh menjadi negara maju di Asia Tenggara, memiliki visi pembangunan jangka panjang yang dikenal sebagai 'the Concept Plan' yang dirumuskan sejak tahun 1971. Berisi perencanaan pembangunan yang menjadi pondasi, pedoman dan panduan dalam membangun struktur kota melalui pengelolaan lahan dan transportasi strategis. Artinya, butuh waktu antara 40 hingga 50 tahun bagi Singapura untuk mewujudkan visi besar kenegaraannya, hingga menjadikan Singapura seperti sekarang.

"Sebelum merdeka pada 1965, luas wilayah daratan Singapura sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi. Karena perencanaan yang matang, pada tahun 2015, luas daratannya bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, China saja sejak tahun 1953 mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN, bahkan sudah mempersiapkan pembangunan untuk menatap China 2050. Sementara Jepang, sejak tahun 1950-an juga sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan.

"Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah memiliki Haluan Negara berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Oleh Presiden Soeharto diteruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti linglung. Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk kembali memiliki Haluan Negara, yang kini oleh MPR RI sedang dibahas dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," pungkas Bamsoet. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

EKORAN

TERBARU

  • Kisah Megawati Protes ke Bung Karno Gegara Teman Sekolahnya
    Kisah Megawati Protes ke Bung Karno Gegara Teman Sekolahnya
    27/01/2022 - 18:12
  • Wakil Ketua DPRD Jatim Tanggapi Temuan BPK RI Soal Penyalahgunaan Dana Hibah PJU
    Wakil Ketua DPRD Jatim Tanggapi Temuan BPK RI Soal Penyalahgunaan Dana Hibah PJU
    27/01/2022 - 18:07
  • Cegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, BNNK Ciamis Imbau Warga Berani Lapor
    Cegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, BNNK Ciamis Imbau Warga Berani Lapor
    27/01/2022 - 18:02
  • Di Tengah Ancaman DBD dan Covid-19, Hotline Puskesmas di Surabaya Diminta Aktif Lagi
    Di Tengah Ancaman DBD dan Covid-19, Hotline Puskesmas di Surabaya Diminta Aktif Lagi
    27/01/2022 - 17:57
  • BUMDes Sokawera Pubalingga Kembangkan Kuliner Unggulan Ayam Ungkep
    BUMDes Sokawera Pubalingga Kembangkan Kuliner Unggulan Ayam Ungkep
    27/01/2022 - 17:53

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    27/01/2022 - 16:10
  • Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    26/01/2022 - 18:36
  • Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    26/01/2022 - 13:22
  • Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    26/01/2022 - 12:34
  • Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    26/01/2022 - 09:14
  • Makna Tanggal Pemilu 2024
    Makna Tanggal Pemilu 2024
    26/01/2022 - 08:17
  • Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    24/01/2022 - 21:33
  • Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    24/01/2022 - 19:20

KULINER

  • Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    27/01/2022 - 10:01
  • Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    27/01/2022 - 06:21
  • Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    25/01/2022 - 14:35
  • Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    25/01/2022 - 14:00
  • Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    25/01/2022 - 13:13