Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhimin) meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi aman guna meringankan beban petani yang terdampak tingginya harga pupuk nonsubsidi. 

”Lonjakan harga pupuk nonsubsidi ini menyebabkan sejumlah masalah seperti terhambatnya produksi serta semakin tingginya harga komoditas pangan,” ujar Gus Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Laporan Pusat Perbenihan Nasional Serikat Petani Nasional (P2N SPI),  kenaikan harga pupuk nonsubsidi turut mengoreksi pendapatan petani secara nasional. Konsekuensinya, nilai tukar petani atau NTP untuk tahun 2021 masih berada di bawah standar impas. 

Harga pupuk non-subsidi yang pada 2020 akhir hanya Rp265.000-Rp280.000 per sak isi 50 kilogram (kg) pupuk Urea, tapi sekarang Oktober hingga November 2021, harga pupuk itu mengalami kenaikan menjadi Rp380.000. Kenaikan harga itu berlanjut pada Desember 2021 mencapai Rp480.000 hingga Rp500.000. Bahkan di luar Jawa tembus Rp600.000. 

Kata Gus Muhaimin, tingginya harga pupuk nonsubsidi akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi karena tingginya permintaan, sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

"Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan pupuk bersubsidi akibat meledaknya permintaan yang disebabkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi dan permainan oknum mafia pupuk," pinta Gus Muhaimin.

Disisi lain, Gus Muhaimin meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif terhadap produsen pupuk dalam negeri sebagai upaya mengontrol kenaikan harga pupuk non subsidi yang terdampak akibat naiknya bahan baku pupuk internasional. 

Di sisi lain, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kembali data petani penerima bantuan pupuk bersubsidi di lapangan sehingga penerima pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai.

”Pemerintah juga harus mengoptimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan melakukan pemetaan masalah untuk menemukan solusi konkret dalam menyelesaikan permasalahan terhambat dan tidak meratanya distribusi pupuk bersubsidi,” demikian Gus Muhaimin, Wakil Ketua DPR RI.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement