Peristiwa Nasional

KSP Moeldoko: Arahan Presiden Program Stunting Jangan Hanya Sekedar Seremonial

Selasa, 11 Januari 2022 - 14:39 | 82.83k
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (FOTO: KSP)
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (FOTO: KSP)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, arahan Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) terkait program penurunan stunting harus tepat sasaran, bukan sekedar seremonial dengan bagi-bagi pemberian makanan tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan pada akhir tahun. 

“Sesuai arahan bapak Presiden, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen. Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Moeldoko dalam keterangan tertulis diterima TIMES Indonesia, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Kata Moeldoko, program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp50 Trilun. 

“Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga. Ini yang dinilai bapak Presiden tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan,” tambah Moeldoko. 

Selain itu, percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran. “Jika ini dilakukan maksimal, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai,” ucapnya. 

Moeldoko juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional. Diantaranya, perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana setidaknya untuk 3 provinsi dengan stunting tertinggi, yakni NTT, Sulbar, dan Aceh. 

Sebagai informasi, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 3,3 persen per tahun, yakni dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021. Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen. 

“KSP juga meminta bapak Presiden (Jokowi) memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting,” demikian Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES