PTM 100 Persen Perdana di Surabaya, Dewan Temukan 4 Persoalan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Kota Pahlawan memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perdananya. Cahyo Siswo Anggota Komisi D DPRD Surabaya fraksi PKS turut memantau pelaksanaan PTM 100 persen dengan sistem dua shift ini.

Cahyo mengunjungi SDN Dukuh Pakis 1 dan SD Khadijah Pandegiling untuk mengetahui langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dijalankan di dua tempat tersebut.

"Pertama kami temukan, guru SD itu kan mengajar sekaligus jadi wali kelas juga. Pada jam pertama mengajar mereka masih energik. Nah, masuk shift kedua ada mengalami kelelahan dalam mengajar. Mulai turun perfomanya," ungkapnya kepada TIMES Indonesia, Senin (10/1/2022).

Sebab sebelum mengajar, mereka yang mengampu beban wali kelas ini harus menyiapkan ruang belajar. Memastikan kedatangan murid-muridnya, sehingga datang lebih awal.

Kedua, Ketua Fraksi PKS ini menemukan beberapa fasilitas sekolah yang sudah lama tidak dipakai kurang berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah jendela, yang dalam kondisi pandemi Covid-19 sirkulasi udara menjadi hal yang wajib diperhatikan.

"Jadi jendela yang rusak itu perlu diperbaiki, kipas angin juga ada yang kotor itu perlu dibersihkan," pintanya kepada pihak sekolah.

Ketiga, Cahyo membandingkan kesiapan sekolah  dalam hal penerapan prokes, terdapat ketimpangan. "Kalau SDN Dukuh Pakis 1, benar sudah berjarak tapi belum benar-benar ideal. Karena ada bangku yang tidak terpakai tapi masih tertumpuk di kelas," ujarnya.

Sementara SD Khadijah Pandegiling dianggap lebih siap dengan fasilitas dan ruang kelas yang lebih luas. "Maka kami sarankan kepada institusi pendidikan untuk mengevaluasi kembali. Wajar hari pertama banyak masukan," ucap Cahyo.

Keempat, ketua fraksi termuda di lingkungan DPRD Surabaya itu juga menjumpai problematika wali murid yang belum mengizinkan anaknya untuk ikut PTM.

"Kami cek peraturan-peraturan sekolahnya, seperti di SD Khadijah kami beri masukan beberapa poin di mana salah satu poinnya adalah ketika wali murid di awal setuju PTM, maka seterusnya harus setuju PTM. Sementara bagi yang tidak setuju, berlaku sama. Artinya seterusnya dia akan daring," jelasnya.

Saat ditanya sebab dibuatnya peraturan ini berawal dari adanya siswa kelas 6 SD yang memilih masuk PTM dan PJJ secara bergantian. "Jadi katakan dia merepotkan penjadwalan karena sehari online sehari offline," terangnya.

"Maka saya beri masukan agar dibuatkan poin baru lagi agar tidak kaku peraturannya. Karena memang ada orang tua yang memang masih takut perkembangan kasus Covid-19 ini," imbuhnya.

Terakhir dewan PKS ini berpesan kepada para wali murid, bahwa keberhasilan pelaksanaan PTM 100 persen juga bergantung pada peran orang tua. "Disiplin prokes tidak hanya selesai di lingkungan sekolah. Maka wali murid harus berperan aktif juga," tutupnya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement