Mengenal Ade Puspitasari yang Berseteru dengan KPK RI Setelah Ayahnya Kena OTT

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ade Puspitasari, putri dari Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi kini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, ia menuding OTT yang dilakukan oleh KPK RI terhadap ayahnya ada unsur politik. Bukan semata-mata karena kasus korupsi.

Lalu siapakah sebenarnya sosok Ade Puspitasari?

Diketahui, Ade Puspitasari juga seorang politikus. Perempuan kelahiran 18 Desember 1985 Bekasi itu saat ini menjabat Ketua DPD Golkar Kota Bekasi. Selain itu, kini ia juga anggota DPRD Jawa Barat.

Tahun 2019 lalu, ia ikut Pemilu Legislatif dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Ia memperoleh 70 ribuan suara.

Kemarin, KPK RI sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Salah satunya yakni Rahmat Effendi tersebut. KPK RI juga mengamankan sejumlah bukti seperti uang sebesar Rp 3 Miliar dan buku tabungan dengan isi saldo sebesar Rp 2,7 Miliar.

Ade Puspitasari tak terima. Ia mengklaim tak ada transaksi suap yang dilakukan oleh ayahnya saat lembaga antirasua itu melakukan OTT. "Staf yang di rumah itu saksi semua. Bagaimana pak Wali (Rahmat Effendi) dijemput di rumah, bagaimana pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali. Tidak membawa uang sepeser pun," kata Ade.

Ia pun menjelaskan, uang-uang yang disita oleh lembaga yang dinakhodai oleh Firli Bahuri itu adalah hasil pengembangan penyelidikan dari pihak ketiga. Dan bukan di dapat dari suap ayahnya, yakni Rahmat Effendi.

"Uang yang ada di KPK itu yang ada di iuaran dari pihak ketiga, dari Kepala Dinas, Camat. Itu pengembangan, tidak ada (yang dari) OTT," jelasnya.

Ia pun menuduh bahwa apa yang terjadi pada ayahnya tersebut adalah semata-mata untuk memburuh karakter saja. Bukan murni kesalahan ayahnya. "Ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning (Partai Golkar) sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri menjawab tuduhan Ade Puspitasari itu. "KPK tidak ikut opini atau kepentingan politik," katanya kepada awak media menanggapi tuduhan Ade Puspitasari tersebut Minggu (9/1/2022) kemarin.

Firli menyampaikan, lembaganya akan menangkap siapa saja pejabat yang memang melakukan hal yang tak terpuji seperti korupsi. Menurutnya, itu adalah tugas pokok dari lembaga antirasua. "Kami tidak pandang bulu jika cukup bukti," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ade Puspitasari, KPK RI hanya akan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup setelah dilakukan berbagai proses. "Ketika seseorang menjadi tersangka, maka harus segera diajukan ke persidangan peradilan," ujarnya soal OTT sang ayah yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement