TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pendidikan merupakan unsur terpenting yang berpengaruh besar terhadap kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan zaman kita diperlihatkan dengan begitu banyak kasus-kasus memprihatinkan yang terjadi dinegara tercinta kita, Indonesia.
Kasus-kasus tersebut yaitu korupsi, mafia pajak, dan tindak kejahatan lainnya. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) angka tindak kasus korupsi semester satu tahun 2021 naik jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada semester satu tahun 2020 kasus korupsi sebanyak 169, sedangkan pada tahun ini kasus korupsi mencapai 209 kasus. Hal ini tentu mengakibatkan nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat. Adapun nilai kerugian yang dialami negara karena korupsi yaitu mencapai Rp 26,83 triliun atau naik sebesar 47,6 persen dari tahun sebelumnya (Sumber: Tempo.co).
Menurut Giri Supradiono, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam webinar yang diselenggarakan oleh Bagian Kemahasiswaa Universitas Muhamamdiyah Surakarta (UMS) pada 28 Oktober 2020, pelaku tindak pidana korupsi memiliki latar belakang pendidikan tinggi (well educated) (Sumber: lldikti6.kemdikbud.go.id).
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif bahwa pada tahun 2004-2015, tindak pidana korupsi 86 persen dilakukan oleh lulusan perguruan tinggi (Sumber: Kompas.com).
Lebih lanjut, Laode menyampaikan bahwa lulusan Master atau jenjang strata 2 (S2) adalah yang paling dominan terjaring korupsi, disusul dengan sarjana, disusul doktor. Hal ini tentu memperjelas bahwa para koruptor paling banyak dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan tinggi.
Berbicara terkait tindak pidana korupsi, tentunya terdapat beberapa alasan sehingga oknum melakukan tindakan tersebut. Menurut Giri minimal ada tiga alasan oknum melakukan tindak pidana korupsi yaitu rasionalisasi, oportunity (peluang), dan presure (tekanan).
Secara sederhana, alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dikutip dari laman klc.kemenkeu.go.id menyebutkan bahwa faktor internal berkaitan dengan aspek individu dan sosial, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan organisasi. Dengan demikian, perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini.
Pendidikan antikorupsi sangat penting diterapkan demi kebaikan perkembangan psikologis siswa. Pendidikan anti korupsi ini berupa sosialisasi bentuk-bentuk korupsi cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.
Agar pendidikan antikorupsi tersebut tercapai, perlu dipadukan dari mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah melalui pola pendidikan sistemik yang terintegrasi dalam kurikulum.
Ada sembilan nilai penting pendidikan antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana dan mandiri (Justiana, 2014). Jika seseorang memiliki sembilan nilai tersebut diharapkan dapat terhindar dari melakukan tindak pidana korupsi.
Mohammad Hatta atau yang lebih popuer dengan panggilan Bung Hatta, seorang proklamator kemerdekaan Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa “kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun kurang jujur sulit diperbaiki”.
Sebagai nilai utama dalam pendidikan anti korupsi, kejujuran menjadi nilai mutlak harus dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan di sekolah diharapkan lebih menekankan terhadap sikap kejujuran siswa dibanding nilai akademik semata.
Pioner penting menyampaikan pedidikan anti korupsi adalah pendidik. Hal ini dikarenakan pendidik berperan menyampaikan materi sesuai kurikulum kepada peserta didik, baik dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidik perlu mengedukasi peserta didik secara menyeluruh terkait pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini, dimulai dari tidak mencontek, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak mengambil hak orang lain, dan sebagainya.
Tentunya ini harus disampaikan juga hingga pendidik di perguruan tinggi oleh seorang dosen. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang memutlakkan nilai kejujuran diharapkan kasus-kasus korupsi semakin berkurang, dan persepsi kurang baik bagi orang-orang berpendidikan tinggi (well educated) yang terjaring tindak pidana korupsi membaik.
Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga bagi peserta didik yang saat ini sedang mengenyam pendidikan dasar hingga menengah atau mahasiswa yang sedang berpendidikan tinggi, marilah pelajari nilai-nilai anti korupsi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemajuan bangsa ini menuntut peran para pembelajar yang berbudi pekerti luhur dan berakhakul karimah.
***
*) Oleh: Nafida Hetty Marhaeni, Sevina Indriani, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Rizal Dani |
