TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kritik terhadap utang pemerintah di masa Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) terus nyaring. Ini karena utang Indonesia terus membengkak. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis utang bisa terlunasi.
Melihat dari laman resmi APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir November 2021, utang pemerintah sudah tembus Rp 6,713,24 triliun. Akhir Oktober, utang tersebut masih di angka Rp 6.687,28 triliun.
"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya," kata Sri Mulyani dikutip TIMES Indonesia Jumat (7/1/2022).
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah menggenjot penerimaan pajak. Hal itu untuk menutup defisit pengeluaran. "Jadi rakyat kalau bertanya "kenapa saya bayar pajak" dia tahu sebab kita urusin Indonesia bersama-sama," jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menegaskan, utang pemerintah masih terkendali. Menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih dibawah 60 persen.
Ia menjelaskan, neraca pembayaran saat ini masih mengalami surplus hingga USD10,6 miliar atau Rp 150,5 triliun. Itu kata dia, mengartikan utang pemerintah tidak diposisi bahaya.
"Utang kita (Indonesia) masih terkendali. Kita kan belum lebih dari 60 persen," kata dia di Wabinar beberapa hari lalu.
Ia pun menjelaskan, utang yang ditarik oleh pemerintah semata-mata untuk membiayai proyek-proyek strategi. Ia berpandangan itu hal yang wajar. "Di mana-mana dunia juga dilakukan," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, beberapa pihak yang mengkritik utang pemerintah jangan membodohi masyarakat dengan hal itu. Kata dia, apa yang dilakukan oleh pemerintah nantinya akan juga dirasakan oleh masyarakat luas. "Jangan rakyat dibodohi utang Rp 6.000 triliun," ujarnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
