Kopi TIMES

Teleskop 2021: Rasionalisasi 1 Tahun Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Serentak 2020

Selasa, 04 Januari 2022 - 14:21 | 59.80k
Teleskop 2021: Rasionalisasi 1 Tahun Kepemimpinan Kepala Daerah Pasca Pilkada Serentak 2020
DR. H. Aznil Mardin, S.Kom., M.Pd.T 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 telah usai disemua tingkat daerah, semua gubernur dan bupati terpilih bersama wakilnya telah dilantik hampir satu tahun menahkodai sistem pemerintahan didaerahnya masing-masing. Namun tajamnya dinamika politik masih sangat kental dan tajam terasa diberbagai daerah khusunya dibeberapa wilayah yang melangsungkan Pilkada 2020 kemarin. Apabila dikaji secara komprehensif hal ini tidak lepas dari relatif lebih singkatnya masa kepemimpinan kepala daerah ini yang hanya 4 tahun atau 2 tahun efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah ditengah ancaman dan dampak pandemi covid-19 yang melanda semua penjuru saat ini. 

Apabila dirinci di tahun pertama kepemimpinan kepala daerah yang baru hanya mampu merealisasikan anggaran kepala daerah yang telah disahkan sebelumnya dan juga disibukan dengan “bersih-bersih” menetapkan OPD dan jajaranya. Kemudian ditahun 2022 dan 2023 kepala daerah terpilih ini harus mampu merealisasikan janji-janji politik ditengah segelumit masalah yang telah diwariskan sebelumnya. Agar pada Pemilu serentak di tahun 2024 tidak menjadi ancaman bagi kepala daerah dalam mempertahankan kekuasaanya sebagai petahana dalam Pemilu serentak nanti, apalagi isu tentang regulasi yang berkembang saat ini calon petahana yang maju kembali pada Pemilu 2024 nanti harus berhenti dan bukan lagi cuti. Oleh sebab itu maka dapat diasumsikan masa kepemimpinan kepala daerah yang dilantik tahun 2021 ini hanya berlangsung efektif menjalankan roda kepemimpinan 2 tahun, dan ditahun terakhir sibuk pada persiapan PILKADA berikutnya. 

Pandemi covid-19 secara langsung dampak buruknya telah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, pelaku ekonomi, bahkan sekelas pemerintahan yang memiliki sumberdaya keuangan dalam membangun daerah. Rekonfusing anggaran diawal pandemi tahun 2020 sampai tahun 2022 nanti menjadi hambatan penting bagi pemerintah dalam mewujudkan cita-cita politik yang telah diumbar ditengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya sampai disitu saja, dengan PMK nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan TKDD tahun anggaran 2021 dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 menjadikan dana desa (DD), APBD, dan APBN bergerak bersama-sama fokus untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan vaksinasi sampai tahun 2022. Maka hal ini akan berdampak pada pembangunan-pembangunan skala prioritas yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya jadi terbengkalai dan akan menjadi pertanggung jawaban ditengah-tengah konsituen pemilihnya yang tidak memahami mekanisme pergeseran kebijakan dalam menghadapi pandemi ini. 

Situasi sulit ini menjadi tantangan nyata bagi kepala daerah yang baru terpilih ini untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi ditengah-tengah masyarakat, tanpa harus menerapkan “POLITIK BALAS DENDAM” yang akan merugikan pemimpin terpilih serta masyarakat pada akhirnya. Apalagi situasi pelik bagi aparatur sipil negara yang hak-hak politiknya juga dijamin oleh Negara semasa pilkada berlangsung, menjadi ancaman terhadap kelangsungan karir mereka dari etika politik “balas dendam”. 

Situasi serupa juga dihadapi oleh mitra kerja pemerintahan daerah seperti perusahaan, anggota DPRD, kepala desa/wali nagari, dan tokoh-tokoh yang dianggap berafiliasi dengan calon kepala daerah yang kalah akan diganggu secara kekuasaan. Hal ini haruslah dibuang jauh-jauh oleh semua kepala daerah yang terpilih, apalagi dalam menghadapi masa-masa genting ditengah pandemi covid-19 ini semua sistem pemerintahan OPD, aparatur sipil negara, mitra pemerintahan antara gubernur, bupati, DPRD, dan pemerintahan terendah desa/wali nagari sekalipun harus duduk bersama-sama agar mampu mewujudkan cita-cita demokrasi yang berbudaya santun dengan falsafah Minang “biduak lalu kiambang batauik”. 

Dalam menghadapi situasi genting ini kepala daerah tidak hanya membangun sistem pemerintahan yang efektif, namun juga menciptakan budaya kerja yang sehat agar semua sistem pemerintahan mampu berjalan dengan baik, bersih, berwibawa (good governance). Karna tidak akan mungkin kapal besar yang disebut pemerintahan bolong-bolong ditengah deras ombak dalam situasi daerah atau Negara saat ini yang tidak baik-baik saja. 
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah kebijaksanaan dalam meningkatkan kerjasama yang sehat dalam internalisasi sistem dan mitra pemerintahan. Bahkan pola komunikasipun harus juga dibangun melalui mitra kritis pemerintah sebagai fikiran-fikiran yang menjadi kontrol checks and balances sistem pemerintahan yang berjalan saat ini. 

Fikiran-fikiran kritis dan membangun haruslah menjadi teman berfikir kepala daerah dalam segelumit masalah yang dihadapi diberbagai daerah saat ini, bukan malah menjadikan ancaman bagi kepala daerah. Budaya kerja yang berwibawa haruslah dibangun disemua lapisan tanpa mempolarisasi individu atau lembaga yang tidak sejalan disaat PILKADA, agar praktek kepemimpinan yang dipertontonkan menjadi katalisator bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi membangun daerah sebelum dan setelah pemilu berlangsung. 

Di tengah situasi Negara dan daerah yang sedang tidak baik-baik saja, hal inilah menjadi hambatan besar bagi semua kepala daerah dalam menunjukan eksistensi berfikir dalam bentuk program yang dikemas hanya dalam waktu 2 tahun efektif sebelum PEMILU 2024 nanti. Dimana pemilu merupakan sebuah penghakimanan sosial politik oleh masyarakat kepada petahana atau pemimpinya dalam mengkomunikasikan kelangsungan peradaban yang sedang berlangsung saat ini. baik dari sisi pembangunan fisik, sumber daya manusia, atau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bagus dan bersih (good governance, clean governance). 

Untuk keluar dalam situasi pelik tersebut, energi dan emosi selama pilkada berlangsung haruslah dihilangkan dan fokus pada kelangsungan pembangunan ditengah pandemi ini. Gesekan kepala daerah dengan mitra pemerintahanya sebagai mana berlangsung keras diberbagai media saat ini, haruslah dihentikan dan fokus pada issue-issue strategis yang memberikan rasa tentram, dan aman dalam internalisasi pemerintahan maupun pada mitra kerja pemerintahan. 

Situasi ini menarik untuk diamati, pertarungan eksistensi kepala daerah dan wakilnya pun menjadi sorotan bagi semua kalangan saat ini. Ditengah waktu yang singkat dalam masa kepemimpinan mereka, dan diiringi kepentingan politik yang sangat tinggi ditahun 2024 menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan sistem pemerintahan saat ini. Adu intervensi antara kepala daerah dan wakilnya pun sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat saat ini, hal tersebut sudah terjadi diberbagai wilayah yang kepala daerahnya dilantik ditahun 2021 kemarin. Oleh sebab itu, kepala daerah haruslah menyiapkan formulasi cerdas ditengah keterbatasan yang ada, namun harapan masyarakat masih tinggi terhadap kelangsungan pembangunan daerah kedepan. 

Untuk itu program strategis dalam 100 hari, 1 tahun, sampai 4 tahun masa kerja haruslah empirik dan rasional bagi masyarakat, termasuk mitra kritis pemerintahan yang ada. Agar kepala daerah tidak hanya sebatas mencari momen ditengah-tengah masyarakat, namun juga hadir sebagai jawaban dari janji-janji politik yang dijanjikan sebelumnya, kemudian mencerdaskan masyarkat melalui program-program yang terukur. Difase inilah sebenarnya kapasitas pembantu kepala daerah dalam menterjemah visi dan misi dipertanyakan, melalui OPD dan aparatur sipil Negara yang kepala daerah pimpin apakah mampu merealisasikan gagasan dalam bentuk program terukur, terencana, dan terarah sehingga memberikan efek politik bagi seorang kepala daerah tanpa harus menunggu masa kampanye pemilu berikutnya. 

Masalah atau "isu" ini menarik untuk kita diskusikan dan tunggu evaluasi 1 (satu) tahun kepala daerah yang sudah menginjak setahun masa kepemimpinannya dalam menahkodai masing-masing daerah yang mereka pimpin. Agar mampu memberikan ruang dan edukasi kepada masyarakat sejauh mana kapasitas dan rasionalisasi berfikir pemimpin mereka dalam menggunakan anggaran yang telah dititipkan kepada mereka. Karna partisipasi publik sangat diperlukan agar menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan yang dibentuk melalui proses pemilu, dan menjadikan suara masyarakat adalah bentuk sebuah kedaulatan absolute dalam demokrasi.

***

*) Oleh : DR. H. Aznil Mardin, S.Kom., M.Pd.T 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

EKORAN

TERBARU

  • SBY: Saya Sudah di Tanah Air, Operasi Berjalan dengan Baik
    SBY: Saya Sudah di Tanah Air, Operasi Berjalan dengan Baik
    23/01/2022 - 12:36
  • Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    23/01/2022 - 12:36
  • Menilik Perpaduan Olahraga dan Geliat Ekonomi Kreatif di Kawasan Banjar Waterpark
    Menilik Perpaduan Olahraga dan Geliat Ekonomi Kreatif di Kawasan Banjar Waterpark
    23/01/2022 - 12:22
  • Haul 2022, Ponpes Darussalam Blokagung Gelar Darussalam Soccer Cup
    Haul 2022, Ponpes Darussalam Blokagung Gelar Darussalam Soccer Cup
    23/01/2022 - 12:15
  • Ayub Busono: Partai Demokrat di Jatim Pilih Mas Bayu Secara Demokratis Sesuai Arahan Mas AHY
    Ayub Busono: Partai Demokrat di Jatim Pilih Mas Bayu Secara Demokratis Sesuai Arahan Mas AHY
    23/01/2022 - 12:03

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    23/01/2022 - 12:36
  • Belajar dari Kesabaran Megawati
    Belajar dari Kesabaran Megawati
    23/01/2022 - 08:27
  • Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa
    Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa
    22/01/2022 - 19:51
  • Keluarga Be(re)ncana
    Keluarga Be(re)ncana
    22/01/2022 - 13:45
  • Sebuah Konsep dalam Menghadapi Keberagaman di Era Disrupsi
    Sebuah Konsep dalam Menghadapi Keberagaman di Era Disrupsi
    22/01/2022 - 12:03
  • Tahun 2022, Persaingan Militer Antar Negara Akan Makin Intens
    Tahun 2022, Persaingan Militer Antar Negara Akan Makin Intens
    22/01/2022 - 11:00
  • Menempatkan Taklid Pada Tempatnya
    Menempatkan Taklid Pada Tempatnya
    21/01/2022 - 20:21
  • Undang-Undang Ibu Kota Negara, Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
    Undang-Undang Ibu Kota Negara, Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
    21/01/2022 - 19:23

KULINER

  • Bisa Jadi Lauk atau Camilan, Ini Resep Membuat Chicken Popcorn
    Bisa Jadi Lauk atau Camilan, Ini Resep Membuat Chicken Popcorn
    23/01/2022 - 06:14
  • Pempek, Makanan Tradisional Palembang Berbahan Ikan
    Pempek, Makanan Tradisional Palembang Berbahan Ikan
    23/01/2022 - 04:19
  • Kafe Kopi Siip Probolinggo Jadi Primadona Kalangan Pemuda
    Kafe Kopi Siip Probolinggo Jadi Primadona Kalangan Pemuda
    22/01/2022 - 19:15
  • Lezatnya Sarapan Pagi di Depot Bakmi Kolonel, Rajanya Bakmi di Kota Blora
    Lezatnya Sarapan Pagi di Depot Bakmi Kolonel, Rajanya Bakmi di Kota Blora
    22/01/2022 - 14:14
  • Nikmati 8 Menu Spesial Tahun Baru Imlek dari Vasa Hotel Surabaya
    Nikmati 8 Menu Spesial Tahun Baru Imlek dari Vasa Hotel Surabaya
    22/01/2022 - 11:39