Lulus Passing Grade Namun Tak Dapat Formasi, Ratusan Guru Honorer Wadul ke DPRD Sragen

TIMESINDONESIA, SRAGEN – Meski lolos passing grade (PG) ternyata gagal dapat formasi, ratusan guru honorer Kabupaten Sragen usia 35 tahun ke atas wadul ke kantor DPRD Sragen.

Mereka memohon agar Pemkab Sragen dan DPRD Sragen memperjuangkan formasi agar bisa mengakomodir mereka bisa lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK atau P3K). Ratusan guru dengan diwakili koordinator menyampaikan aspirasi melalui audiensi yang diterima di ruang serbaguna DPRD.

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sragen, Suparno dengan didampingi Ketua Komisi IV Sugiyanto. Dalam audiensi kali ini, DPRD Sragen juga menghadirkan Kepala Disdikbud, Suwardi dan perwakilan BKPSDM.

Dalam forum itu, Sekretaris GTKHNK 35 Plus Sragen, Bangun Supriyono mengatakan para guru honorer yang hadir merupakan peserta PPPK yang dinyatakan lulus passing grade (PG) dari dua kali seleksi. Namun, ratusan guru honorer gagal karena tidak mendapat formasi di sekolahnya akibat minimnya formasi yang dibuka oleh dinas.

Audiensi Guru honorer bersama Komisi IV DPRD Sragen. (FOTO : Mukhtarul Hafidh/ TIMES Indonesia)

“Betapa beratnya kita regulasi di atas dan di bawah tidak berpihak ke kami. Kita [nangisi pannjenengan]meneteskan air mata ke Pak Wardi (Kepala Disdikbud) dan Pak Giyamto (Ketua Komisi IV) agar di 2022 teman-teman yang lolos dan tidak mendapat formasi ini bisa diakomodir melalui optimalisasi seperti yang disampaikan Pak Menteri Nadiem,” ujar Bangun Priyanto.

Ia juga meminta jika sampai tahun 2022, guru honorer  yang belum dapat formasi, agar tidak dikeluarkan dari sekolah walaupun sekolah kedatangan PPPK hasil seleksi.

Dikatakan Bangun, minimnya formasi disebabkan adanya serbuan dari guru swasta dengan modal sertifikasi pendidikan (Serdik) di seleksi tahap kedua. Hal ini membuat mereka tersisih dalam seleksi. Pihaknya juga berharap Pemkab melalui dinas bisa mengakomodir guru honorer untuk mengisi kekosongan formasi di tahap 1 dan 2 yang belum terisi.

“Hasil pencermatan kami yang lulus tidak mendapat formasi tahap 2 ini ada 193 orang. Untuk formasi kosong sampai tahap 2 ini, di jenjang SD masih ada 103 formasi yang kosong. Untuk jenjang SMP masih ada sekitar 95 formasi, sehingga kalau kita sandingkan antara teman-teman yang sudah lulus PG dan kekosongan di SD, kan bisa diakomodir dan diajukan tambahan formasi agar semua teman-teman bisa terakomodir,” paparnya.

Senada disampaikan Bangun Supriyono, Ketua 2 forum GTKHNK 35 Plus Kabupaten Sragen, Suyono menyampaikan guru honorer yang mengikuti audiensi adalah mereka yang lolos namun tidak mendapat formasi.

“Kami hanya ingin ada peningkatan kesejahteraan dan bisa diterima jadi PPPK melalui optimalisasi. Karena kami sudah lolos tapi belum dapat formasi,” ujarnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Sragen, Suparno berharap mereka yang dinyatakan lulus passing grade (PG) namun belum dapat formasi, bisa terakomodir semua menjadi PPPK.

Tentunya hal itu harus dicarikan formula termasuk bagaimana alokasi anggarannya. Pihaknya berharap pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi mereka dan bisa menyelesaikan dengan mengakomodir menjadi PPPK.

“Mereka ini kan rata-rata usianya di atas 35 tahun. Dilihat dari sisi perjuangan dan pengabdian sudah cukup luar biasa. Mereka mengabdi di atas 10 dan 20 tahun lebih. Kasihan lah. Makanya kami minta Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk memperjuangkan mengakomodir atau mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya ke pusat agar mereka bisa terakomodir lulus menjadi PPPK,”  ucap Ketua DPRD Sragen, Suparno. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement