TIMESINDONESIA, MADIUN – PEMERINTAH Indonesia akhirnya mengizinkan rombongan umrah perdana, Kamis (23/12/2021). Sebelumnya, pemerintah melarang rombongan umrah perdana itu berangkat lantaran ada Omicron, varian Covid-19 yang mewabah di akhir 2021 ini. Pemerintah melarang semata hanya untuk melindungi jamaah terpapar virus yang bisa merenggut jiwa. Mematikan.
Omicron memang diketahui berasal dari luar negeri. Maka, pemerintah pun melarang warganya pergi keluar negeri pada Liburan Nataru (Natal dan Tahun Baru). Itu demi mencegat dan mencegah penyebaran virus Omicron di tanah air. Tapi, sejumlah asosiasi travel umrah ngotot meminta larangan tersebut "ditinjau", khusus untuk umrah.
Pertimbangannya, ibadah umrah jauh berbeda dengan tour meski sama-sama pergi ke luar negeri. Jamaah umrah hanya pergi ke Masjidilharam dan Masjid Nabawi serta menetap di hotel. Selalu terkontrol pergerakan dan kesehatannya. Berbanding balik dengan tour, yang berpindah-pindah melihat objek wisata dan hotelnya. Saudi Arabia pun tak menganggap virus Omicron berbahaya. Sehingga tak melarang kedatangan jamaah umrah, termasuk Indonesia.
Selain itu, seluruh akomodosi dan administrasi rombongan umrah perdana sudah terpenuhi. Di antaranya tiket pesawat sudah didapat, hotel, dan visa umrah pun sudah didapat. Tinggal berangkat. Melihat semua itu pemerintah akhirnya mengizinkan rombongan umrah perdana berangkat. Namun, tetap dengan protokol kesehatan ketat. Seluruh jamaah bukan hanya sudah divaksin komplet, tapi juga dilalukan PCR dan dikarantina sebelum berangkat.
Rombongan umrah perdana pesertanya pun bukan dari masyarakat umum, melainkan pengurus asosiasi travel, para pemilik travel dan petugas travel. Karenanya, rombongan umrah perdana ini disebut "Tim Advance". Mengingat yang berangkat pengurus asosiasi travel, pemilik travel, dan petugas travel. Tujuannya bukan sekadar menjalankan ibadah, tapi lebih pada uji sistem penyelenggaraan umrah 1443 H yang masih berlangsung pandemi Covid-19. Atau melihat langsung pelaksanaan umrah di Saudi, sebelum membawa rombongan dari jamaah umum.
Dan, penerbangan rombongan umrah perdana pun mulus dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta) ke Bandara King Abdul Aziz (KAA) Jeddah. Setiba di Jeddah rombongan umrah perdana langsung naik bus menuju kota Madinah. Itu sesuai jadwal dari muasasah dan otoritas pelaksanaan umrah di Saudi. Tapi baru satu jam melakukan perjalanan menuju Madinah, rombongan umrah "Tim Advance" diminta balik ke Jeddah lagi oleh muasasah atas perintah GACA, otoritas penerbangan sipil Saudi Arabia. Untuk dilakukan karantina lima hari di hotel di Jeddah.
Rupanya, regulasi pelaksanaan ibadah umrah antar-instansi di Saudi kini belum sinkron. Sengkarut alias tidak seirama. Yakni, kebijakan antara kementerian haji-umrah dan otoritas penerbangan sipil Saudi berbeda. Satu instansi membolehkan, dan instansi lainnya melarang. Membingungkan.
Beruntung, rombongan umrah perdana pesertanya para anggota asosiasi travel, pemilik travel, dan petugas travel. Mereka tidak kaget dengan peraturan yang mendadak berubah. Sebab , peraturan mendadak berubah atau buka tutup itu sudah biasa dan kerap terjadi di Saudi. Mafhum, karena setiap saat kondisi di lapangan --dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang melibatkan ribuan hingga jutaan jamaah itu-- memang sering terjadi perubahan.
"Jika masyarakat umum yang berangkat umrah, sudah pasti akan uring-uringan dan protes kepada travel. Jamaah umumnya tidak memahami dan tidak mau tahu akan kondisi di Saudi yang tak menentu kebijakannya itu. Malah jamaah bisa marah-marah," kata pemilik travel yang ikut rombongan umrah perdana.
Apalagi, karantina selama lima hari di hotel Jeddah itu atas biaya sendiri. Biayanya mencapai Rp6,8 juta per orang. Jika peserta umrah masyarakat umum, apa ya mungkin semua bersedia membayar biaya karantina sebesar Rp6,8 juta itu. Jamaah pasti keberatan, biaya karantina di Saudi itu besar, mendadak lagi. "Apalagi nanti pulang umrah di Indonesia akan dikarantina selama 10 hari dengan biaya sendiri sekitar Rp9 juta ," ungkap pemilik travel.
Di Saudi itu pun masih biaya karantina selama lima hari. Tidak ada yang terpapar Covid-19. Jika di antara peserta yang terpapar Covid-19, maka akan lebih lama lagi masa karantinanya. Tentu itu akan menambah biaya lagi bagi peserta umrah. Padahal, sebelumnya tidak ada aturan atau ketentuan peserta umrah dikarantina selama lima hari di Saudi.
Diketahui selama ini Saudi merilis, bahwa peserta umrah setiba Saudi akan dikarantina hanya tiga hari. Itu pun bagi mereka yang memakai vaksin Sinovac dan Sinopharm. Sedang mereka yang memakai vaksin Moderna, Astrazeneca, Pfizer dan Jhonson&Jhonson tidak dikarantina. Tapi, buktinya dalam rombongan umrah perdana ini tak berlaku kebijakan tersebut. Semua pengguna vaksin yang berbeda diberlakukan sama. Semua dikarantina.
Itulah kebijakan Saudi yang terjadi. Seenaknya, tak konsisten dan suka berubah-ubah, apalagi di musim pandemi Covid-19 ini. Kiranya itulah yang membuat kami tak ngotot ikut berangkat umrah perdana pasca pelaksanaan umrah dibuka lagi. Kami berangkat umrah nanti jika kondisi dan situasi sudah benar-benar normal.
***
*) Oleh: H. Soenarwoto, Pimpinan Ladima Tour & Travel Madiun.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Bambang H Irwanto |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
