Kopi TIMES

Praktik Chains of Custody dalam Penanganan Alat Bukti Elektronik

Selasa, 14 Desember 2021 - 15:12 | 47.85k
Praktik Chains of Custody dalam Penanganan Alat Bukti Elektronik
Sakafa Guraba SH., MH., adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. 

TIMESINDONESIA, ACEH – Pembuktian merupakan bagian paling penting dalam hukum acara pidana. Secara garis besar pembuktian sering tafsirkan sebagai suatu proses untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam menyatakan kesalahan seseorang hingga dijatuhkan pidana, kemudian proses  pembuktian sering diartikan sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan kebenaran materil dari suatu peristiwa ataupun perbuatan pidana. Lebih dari itu, sebuah postulat dalam hukum pidana menyebutkan In Criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores (Dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang dari cahaya)

Sistem pembuktian di Indonesia menganut Positief wettelijk bewijstheorie dimana hakim terikat oleh hukum tertulis atau undang-undang yang ada saja. Hal ini dapat dilihat dari hukum acara pidana di Indonesia yang mana hakim hanya melihat pembuktian dari pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), proses pembuktian sedikit banyak telah mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan telah diakuinya alat bukti elektronik dalam persidangan sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai diatur dalam UU ITE.

Perdebatan tentang alat bukti elektronik telah dimulai sejak terbitnya UU No. 11 Tahun 2008, dimana banyak kalangan yang mempertanyakan terkait alat bukti elektronik apakah perluasan dari alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP ataukah sebagai alat bukti baru yang berdiri sendiri. Namun pakar bukti elektronik Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa terlapas pada praktiknya ada yang memposisikan bukti elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Menurutnya kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah.

Problematika Penanganan Bukti Elektronik

Pada awal berlakunya UU ITE, permasalahan yang sering timbul yakni mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Pada dasarnya alat bukti elektronik yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya. Kemudian  permasalahan yang muncul dalam praktik adalah sejauh mana alat bukti elektronik dapat diterima dalam persidangan mengingat sifatnya yang Volatile yakni rapuh, mudah berubah dan mudah rusak, sehingga pokok masalah alat bukti elektronik yang terjadi pada saat ini bukanlah pada validitas (keabsahan) namun lebih kepada Admisibilitas (penerimaan).

Admisibilitas alat bukti elektronik sebenarnya secara umum telah diatur pada Pasal 5 dan 6 UU ITE, secara singkat Pasal 5 UU ITE telah menyebutkan syarat formil alat bukti elektronik yakni sah, otentik, terjaga integritasnya. lalu Pasal 6 UU ITE mengatur syarat materiil alat bukti elektronik yakni relevan atau sesuai dengan tindak pidana. Pengaturan secara umum dan terbatas tersebut sedikitnya juga menimbulkan polemik dalam praktik, hal ini dikarenakan tidak ada peraturan pelaksana yang mengatur terkait syarat formil dan materiil dari alat bukti elektronik tersebut.

Sebagai contoh dalam kasus sidang Jessica Kumala Wongso dalam proses pembuktian di persidangan kondisi alat bukti elektronik berupa video rekaman CCTV  yang dihadirkan tidak utuh dan sudah berubah. Menjadi sebuah pertanyaan kembali bagaimakah prosedur autentifikasi alat bukti elektronik sehingga muncul kesimpulan alat bukti elektronik tidak memenuhi syarat formil dan materiil kemudian tidak dapat diterima dalam persidangan, Mengingat dalam perkara Jessica Kumala Wongso pada saat itu belum diatur mengenai Digital Evidence First Responder (DEFR) yakni individu yang berwenang dan terlatih serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pertama di lokasi.

Permasalahan cukup serius juga dapat dilihat pada statistik pekara tindak pidana siber yang bertumpu pada bukti elektronik dalam proses pembuktian terus meningkat dari tahun ketahun, setidaknya berdasarkan pengamatan penulis terdapat 2 hambatan praktik bukti elektronik di persidangan, kesatu pada umumnya pemahaman Digital Evidence First Responder (DEFR) hanya dimiliki oleh penyidik yang didukung dengan fasilitias laboratorium digital forensik. Kedua sepengetahuan penulis saat ini baru ada  2 fasilitias laboratorium digital forensik milik negara yakni pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tentu kondisi dua hal diatas belum dapat mengakomodir penanganan tindak pidana siber diseluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan problematika bukti elektronik baik pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang belum dapat mengakomodir penanganan tindak pidana siber di seluruh wilayah Indonesia. Kembali pada doktrin hukum acara pidana yang membagi jenis alat bukti menjadi dua yang sering diistilahkan dengan Stille Getuigen (bukti diam) dan Gessprekende Getuigen (bukti yang berbicara). Bukti elektronik sendiri tergolong dalam jenis Stille Getuigen (bukti diam) yang memerlukan keterangan ahli untuk dapat menjelaskan bukti tersebut. kemudian timbul pertanyaan baru mengenai apakah setiap bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan diperlukan ahli dan hasil laboratorium digital forensik. pada praktiknya selama ini kembali pada konsep dasar dari pembuktian yakni proses memberikan keyakinan kepada hakim, sehingga selama hakim memiliki keyakinan terhadap bukti elektronik yang sudah jelas dan utuh, terhadap alat bukti elektronik tanpa melalui proses autentifikasi telah memiliki nilai pembuktian.

Konsep Chain Of Custody

Istilah rantai barang bukti atau Chains Of Cutody merupakan suatu rangkaian proses dalam rangka menjaga dan memelihara setiap tindakan yang dilakukan terhadap barang bukti elektronik. Setiap tindakan tersebut mulai dari proses pengambilan, pengumpulan hingga proses akhir bertujuan agar informasi digital yang tersimpan  di media penyimpanan tetap ada dan terjaga keutuhannya hingga bisa dibawa ke pengadilan, serta bisa dipertanggungjawabkan asal-usul dan sumbernya khusunya mencegah kemungkinan adanya rekayasa data digital.

Pasal 75 KUHAP menyebutkan berita acara harus dibuat untuk setiap tahapan penanganan tindak pidana, hal yang sama juga untuk penanganan alat bukti elektronik. Pada praktiknya dalam hal perolehan bukti elektronik penyidik membuat berita acara perolehan alat bukti elektronik yang ditanda tangani oleh penyidik dan pihak terkait. 

Hingga saat regulasi yang sedikit menyentuh Konsep Chains Of Cutody hanya ada pada regulasi instansi yang notabane diluar dari instansi penegak hukum, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi penyelenggaraan sistem elektronik harus menerapkan standar ISO / IEC 27001. Selain itu pengaturan Chains Of Cutody juga dapat dilihat dalam lampiran “Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital” dan “Berita Acara Pemeriksaan Forensik Komputer” pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan informasi yang tercantum dalam Berita Acara tersebut anatra lain seperti Personil yang menangani, spesifikasi bukti elektronik, tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik, dan berbebagai tindakan serta informasi lainnya.

Konsep Chains Of Cutody merupakan penerapan dari standar ISO / IEC 2703 dalam penanganan bukti elektronik, di Indonesia konsep menjaga dan memelihara keutuhan dari alat bukti elektronik sendiri hingga saat ini belum diatur dalam sebuah regulasi yang mengikat sehingga standar dari penanganan bukti elektronik masih belum memiliki kepastian hukum. hakim pada praktiknya selama ini dalam proses autentifikasi bukti elektronik pada persidangan tidak memiliki rujukan atau pedoman dalam menguji bukti elektronik sehingga terjadi perbedaaan tafsir dari proses autentifikasi tersebut. 

Pengaturan Konsep Chains Of Cutody pada dua regulasi tersebut pada dasarnya sudah cukup mengakomodir dari kebutuhan akan praktik penanganan alat bukti elektronik. namun perlu diperhatikan terkait kedua regulasi diatas hanya mengikat penyidik ppns dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sehingga melihat dari permasalahan dari penanganan bukti elektronik sangat diperlukan kehadiran regulasi yang mengatur penanganan bukti elektronik yang akan menghadirkan persamaan persepsi dari para penegak hukum terkait admisibilitas bukti elektronik dalam persidangan.

***

*)Oleh: Sakafa Guraba SH., MH., adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.   

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki

EKORAN

TERBARU

  • Amal yang Tak Terputus, Doa untuk Orang Tua dan Manfaatnya
    Amal yang Tak Terputus, Doa untuk Orang Tua dan Manfaatnya
    28/01/2022 - 04:03
  • Kepemimpinan Muhammadiyah Bersifat Ilahiyah
    Kepemimpinan Muhammadiyah Bersifat Ilahiyah
    28/01/2022 - 03:33
  • Enjoy a Natural Ambience of Pangandaran from Baruno Hill
    Enjoy a Natural Ambience of Pangandaran from Baruno Hill
    28/01/2022 - 02:19
  • Sambut Imlek, Nikmati Segarnya Yu Sheng di Genki Sushi Tunjungan Plaza Surabaya
    Sambut Imlek, Nikmati Segarnya Yu Sheng di Genki Sushi Tunjungan Plaza Surabaya
    28/01/2022 - 01:22
  • Fitria Puji Sikap Gotong Royong Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon
    Fitria Puji Sikap Gotong Royong Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon
    27/01/2022 - 23:12

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Kepemimpinan Muhammadiyah Bersifat Ilahiyah
    Kepemimpinan Muhammadiyah Bersifat Ilahiyah
    28/01/2022 - 03:33
  • Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    Kepalsuan, Diracik Nama Tuhan
    27/01/2022 - 16:10
  • Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    Jalan Terjal Tenaga Kerja Lulusan Baru
    26/01/2022 - 18:36
  • Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    Menyulam Demokrasi Sejuk, Menatap Pemilu Kasih Sayang
    26/01/2022 - 13:22
  • Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    Doa Lintas Agama untuk Kepentingan Siapa?
    26/01/2022 - 12:34
  • Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    26/01/2022 - 09:14
  • Makna Tanggal Pemilu 2024
    Makna Tanggal Pemilu 2024
    26/01/2022 - 08:17
  • Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    24/01/2022 - 21:33

KULINER

  • Sambut Imlek, Nikmati Segarnya Yu Sheng di Genki Sushi Tunjungan Plaza Surabaya
    Sambut Imlek, Nikmati Segarnya Yu Sheng di Genki Sushi Tunjungan Plaza Surabaya
    28/01/2022 - 01:22
  • Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    Resep Viral Tiktok, Crab Rangoon yang Gurih dan Garing
    27/01/2022 - 10:01
  • Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    Lezatnya Nasi Liwet Sampai Terbawa Mimpi
    27/01/2022 - 06:21
  • Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    25/01/2022 - 14:35
  • Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    25/01/2022 - 14:00