Anwar Abbas Dinilai Kritik Vulgar ke Jokowi, Prof Rasyad: Tak Cerminkan Akhlak MUI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas dinilai menyampaikan beberapa kritikan vulgar kepada pemerintah saat Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/12/2021) kemarin.

Salah satunya soal ketimpangan pertanahan. Dia menyebut hal ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Sampai-sampai Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) mengesampingkan teks pidatonya untuk menjawab kritik Anwar Abbas secara langsung.

Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ach Rasyad menilai, setidaknya ada dua kritik yang disampaikan secara vulgar. Pertama soal ekonomi yang masih sangat timpang, dalam bahasa Anwar Abbas disebutnya terjal.

Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Prof Dr Ach Rasyad saat memberikan paparan dalam sebuah seminar online. (FOTO: Tangkapan Layar) 

Kedua, soal ketidakadilan dalam distribusi penguasan lahan yang disebut Anwar Abbas satu persen menguasai 95 persen. Artinya satu persen penduduk Indonesia menguasai 95 persen dan sisanya yang 5 persen menguasai lahan yang sangat sedikit.

"Benar, tetapi menurut saya sangat tidak elegan, sangat vulgar disampaikan. Kritik yang disampaikan itu baik tetapi sangat tidak bijaksana, tidak mencerminkan akhlak dari yang namanya MUI," katanya, Minggu (12/12/2021).

Mengapa demikian? Menurut Prof Rasyad, kritik setidaknya harus dilihat dari dua hal. Pertama, prosedural. Seharusnya yang menyampaikan bukan sekelas wakil ketua umum tapi Ketua Umum MUI langsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap presiden.

"Sebab, meskipun yang menyampikan wakil ketua umum, tetap tanggung jawabnya ada ada pada ketua umum. Tidak bisa lepas tangan itu ketua umum, apa juga mewakilkan kepada Anwar Abbas," katanya.

Kedua, substansi. Menurut Prof Rasyad, MUI seharusnya lebih elegan, sebab presiden juga sudah menjalankan tugasnya. Mestinya dicermati dulu permasalahannya dan ikhtiar dari pemerintah. Solusi yang diajukan pemerintah juga harus tahu.

"Di sisi di mana itu belum maksimal, MUI mengambil perang dong di situ. Apa yang bisa dilakukan terkait hal-hal yang dianggap kurang oleh MUI ikhtiar dari pemerintah tersebut, itu jauh lebih elegan. Tentu saja kontribusi MUI harus sesuai dengan ranah otoritasnya," kata Prof Rasyad.

"Saya kira marwah itu harus ditegakkan, dan ini tentu tanggung jawab utamanya di ketua umum MUI. Jadi jangan asal kritik. Harus tahu substansinya seperti apa, persoalannya, dan ikhtiar yang sudah dilakukan, baru di situlah cela yang ada itu MUI mengambil peran. Bukan begitu saja mengkrtik," sambungnya.

Prof Rasyad menambahkan, Ketua Umum MUI harus bisa mengendalikan orang-orangnya, karena sudah terlalu banyak problem yang dihadapi MUI dan belum terlihat usaha maksimal terhadap ranah-ranah fakta, fenomena sosial, yang mestinya menjadi perhatian utama MUI.

"Tapi MUI kelihatannya agak kurang memberikan respons yang memadai, terhadap persoalan yang justru menjadi otoritasnya teman-teman MUI," ucap Prof Dr Ach Rasyad. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement