Pemerintahan

Presiden RI: Korupsi Hambat Penciptaan Lapangan Kerja

Kamis, 09 Desember 2021 - 12:23 | 31.02k
Presiden Republik Indonesia Indonesia, Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta (foto: Dokumen/Jokowi)
Presiden Republik Indonesia Indonesia, Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta (foto: Dokumen/Jokowi)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memburu koruptor yang jelas-jelas merugikan masyarakat, termasuk Harun Masiku. Dia mengatakan korupsi bisa berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. 

Selain itu, Jokowi juga menyebut konsekuensi berat budaya korupsi di Indonesia juga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dia meminta KPK segera bergerak cepat dan tidak pandang bulu.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut, mengatakan pemerintah kini sudah melakukan berbagai upaya agar korupsi bisa diatasi. Salah satunya, memangkas proses, melakukan digitalisasi, standardisasi serta transparansi perizinan investasi demi menutup celah korupsi. 

"Tindak pidana korupsi bisa jadi pangkal permasalahan lain. Korupsi bisa ganggu penciptaan lapangan kerja, picu kenaikan harga bahan pokok," katanya dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, berharap dengan langkah yang selama ini dilakukan, upaya pemerintah dalam mengejar target investasi Rp1.200 triliun pada tahun depan bisa tercapai. Selain KPK, dia juga meminta para aktivis dan masyarakat ikut memantau indeks korupsi dalam negeri, agar kolaborasi berkesinambungan.

Presiden menegaskan, pemerintah RI berkomitmen untuk memberikan kinerja terbaik dan bersih kepada masyarakat. Dia yakin, jika koruptor bisa ditangani dengan baik akan berdampak luar kepada indeks kepercayaan publik dan investor asing.

"Target investasi kita nanti tahun depan capai Rp1.200 triliun. Itu membutuhkan izin sederhana lebih cepat bebas korupsi. Jangan sampai investor kapok karena terlalu banyak ongkos sana sini, permainan sana sini," kata Presiden RI Jokowi.

Sebagai informasi, sebelumnya Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di skor 37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.

"CPI [Corruption Perception Index] Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu," kata Peneliti TII, Wawan Suyatmiko.

"Negara yang mempunyai skor dan rangking sama dengan Indonesia adalah Gambia," lanjutnya.

Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES