SBY dan Komnas HAM Minta Kasus Kematian Munir Tidak Dipolitisasi di Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara meminta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib tidak dipolitisasi lagi di Pemilu 2024.

Beka menyatakan, pihaknya akan mengupayakan proses penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib selesai secepat mungkin. Dia menjelaskan, saat ini timnya sedang mengumpulkan data.

Dia menjelaskan, Tim pemantauan dan penyelidikan kasus Munir yang diketuai olehnya diberi waktu sampai Maret 2022 untuk merampungkan penyelidikan. Jika dalam batas waktu itu belum selesai, maka bisa diperpanjang.

"Kita tidak ingin semakin lama nanti jadi komitmen politik lagi. Ini mendekati Pemilu 2024. Saya kira tidak ingin persoalan kemanusiaan ini digiring ke politik praktis," kata Beka di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Beka berharap proses penyelidikan bisa rampung sebelum batas waktu tersebut. Terkait itu, ia mengatakan Komnas HAM tengah memetakan saksi dan pihak yang dapat dimintai keterangan. 

Oleh karena itu, jika semuanya berjalan sesuai rencana maka tim mempunyai alasan yang kuat untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat nantinya. Kami terus bekerja dan mengumpulkan bukti-bukti baru.

"Tim ini bekerja diberi mandat selama enam bulan. Baru akan pensiun dan akan diperpanjang Maret tahun depan untuk kemudian memperkuat argumentasi, memperbanyak bukti-bukti yang ada di Komnas. Mandat utama di situ," kata Beka Ulung Hapsara.

Komentar SBY

Sebelumnya, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons perbincangan publik terkait kasus Munir yang berkembang selama dua pekan terakhir. Dalam akun Twitter @SBYudhoyono, pendiri Partai Demokrat ini mengatakan bahwa penyelesaian kasus Munir semakin melebar dan bahkan bernuansa politis.

"Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari dan bernuansa politik," cuit SBY.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan tidak ada politisasi dalam penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Dia menanggapi pernyataan mantan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus ini.

Prasetyo meminta semua pihak, termasuk SBY, agar berpikir positif dalam menanggapi kasus tewasnya Munir. Menurutnya, upaya penyelesaian kasus tersebut harus direspons secara positif.

"Mestinya semua pihak harus menanggapi secara positif, jangan negative thinking," kata Prasetyo.

Menanggapi cuitan SBY tersebut, Prasetyo mengatakan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun tuduhan bahwa kasus Munir bermuatan politik sebagaimana dilontarkan SBY, harus bisa dibuktikan.

"Di mana politisasinya, tanya saja, di mana politisasinya, tidak ada politisasi-politisasian. Kami ini mau mencari kebenaran. Jangan ada tuduhan-tuduhan seperti itu," tegas Prasetyo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement