AS dan Sekutunya Rame-rame Memboikot Olimpiade Beijing, Ini Alasannya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Amerika Serikat dan sekutunya rame-rame memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing, yang akan diadakan pada Februari 2022. Setelah Amerika Serikat dan Australia awal pekan ini mengumumkan pemboikotan Olimpiade Beijing itu, Rabu (8/12/2021) giliran Inggris dan Kanada mengumumkan hal yang sama.

Dilansir BBC, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menyatakan tidak ada menteri yang akan hadir pada event itu karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di China, meski telah dibantah keras oleh Beijing.

Kanada juga mengikuti, dan mengutip masalah hak asasi manusia.

China mengutuk Amerika Serikat atas keputusannya itu dan mengancam akan melakukan pembalasan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pengumuman Borris Johnson dibuat selama pertanyaan Perdana Menteri hari Rabu. Itu setelah mantan pemimpin Konservatif Iain, Duncan Smith menyerukan boikot diplomatik dari acara olahraga besar tersebut.

Johnson mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia biasanya tidak mendukung boikot olahraga.

China bersiap untuk Olimpiade Musim Dingin meski tekanan meningkat.

Di Ottawa, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan bahwa boikot negara itu tidak akan mengejutkan China.

"Kami telah sangat jelas selama bertahun-tahun terakhir tentang keprihatinan mendalam kami seputar pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.

Thomas Bach, presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC), mengatakan bahwa, terlepas dari meningkatnya jumlah boikot politik, IOC senang bahwa para atlet masih bisa ambil bagian.

"Kehadiran pejabat pemerintah merupakan keputusan politik masing-masing pemerintahan. Prinsip bagi IOC adalah netralitas," katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan meningkat antara China dan beberapa negara Barat, karena sejumlah masalah diplomatik.

Amerika Serikat menuduh China melakukan genosida dalam penindasannya terhadap minoritas Uyghur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang, meski  tuduhan itu ditolak China.

Hubungan antara Kanada dan China juga semakin bergejolak setelah penangkapan 2018 di Kanada terhadap seorang eksekutif puncak dengan raksasa teknologi China Huawei atas permintaan pejabat AS, dan penahanan berikutnya terhadap dua warga Kanada di China. Ketiganya dirilis awal tahun ini.

Hubungan juga tegang karena penindasan kebebasan politik China di Hong Kong, ditambah kekhawatiran terhadap pemain tenis China, Peng Shuai, yang tidak terlihat di depan umum selama berminggu-minggu sejak dia menuduh seorang pejabat tinggi pemerintah melakukan penyerangan seksual.

Asosiasi Tenis Wanita pekan lalu juga menangguhkan seluruh turnamen di China karena keraguan serius tentang keselamatan Peng.

Sementara itu Australia, juga memandang China sebagai ancaman keamanan di tengah tuduhan bahwa Beijing telah ikut campur dalam politik dan masyarakat Australia.

Ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dua warga negara Australia yang tetap dipenjara di China.

China telah mengatakan bahwa semua tuduhan terhadapnya dibuat-buat.

Pada briefing harian di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin menuduh Australia terlibat dalam posisi politik.

"Apakah mereka (pejabat pemerintah) datang atau tidak, tidak ada yang peduli," sergahnya.

Negara-negara lain, termasuk Jepang, juga dikatakan mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap pertandingan tersebut.

Selandia Baru telah mengkonfirmasi tidak akan mengirim pejabat ke Beijing sebagian besar karena pandemi virus corona, tetapi juga menyuarakan keprihatinan atas masalah hak asasi manusia di China. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement