Kopi TIMES

Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?

Selasa, 07 Desember 2021 - 15:13 | 33.14k
Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?
Susanto (Paralegal di Kantor Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta agar Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi tidak ditafsirkan diluar dari tujuannya.

"Mohon tidak ditafsirkan pada hal di luar apa yang diatur dalam permendikbud ini. Permendikbud ristek ini tidak mengatur aspek di luar kekeraasan seksual,” Kata Nizam kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021)

Pengesahan dan diundangkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, Permendikbud ini juga tidak luput memperoleh penolakan maupun dukungan oleh berbagai ormas hingga kalangan masyarakat.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 lahir sebagai respon maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi yang akan berdampak pada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan Perguruan Tinggi.

Terlepas dari itu, sebagaimana dikutip dalam CATAHU, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 yang terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Agama sejumlah 291.677, Lembaga layanan Mitra Komna Perempuan sejumlah 8.234, Unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan sebanyak 2389.

Tujuan dibentuk suatu peraturan baru yaitu untuk mengisi kekosongan norma atau mengatasi pertentangan norma dengan mempertimbangankan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Permendikbudristek PPKS tersebut dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi (Vide: Konsideran Menimbang Permendikbudristek PPKS) dan beberapa pertimbangan lainnya.

Menteri sebagai salah satu pejabat yang membidangi urusan tertentu diberi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada 2 (dua) hal, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (2) UU P3 yang berbunyi: 

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Permedikbudristek PPKS dibentuk karena adanya kewenangan, bukan karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena seyogianya peraturan yang baik itu tidak mengadung makna yang ambigu atau multitafsir atau obscuur libel.

R. Soeroso dalam bukunya menjelaskan bahwa penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.

Penggunaan frasa “siulan” bernuansa seksual juga tidak dapat digeneralisir. Sebab, bersiul bukanlah suatu perbuatan yang berefek langsung kepada orang lain. Selain itu, penentuan siulan bernuansa seksual atau tidak, sangatlah sulit dan cenderung subjektif. 

Frasa “menatap dengan nuansa seksual” dan “tidak nyaman” merupakan klausul yang sangat abstrak. Tatapan nuansa seksual tidak mempunyai batasan yang jelas, dan dalam penegakannya akan mempersulit para penegak hukum. Selain itu, perasaan tidak nyaman dapat bermakna perasaan tidak menyenangkan. Frasa seperti itu dianut dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yakni “perlakuan tidak menyenangkan”, di mana frasa tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 karena terlalu subjektif dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. 

Rumusan di atas jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), maka memenuhi unsur Pasal 6 UU Pornografi yang berbunyi: 

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.” 

Sedangkan, dalam aspek mengedarkan dokumen yang melanggar kesusilaan, berpotensi memenuhi delik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Apabila menggunakan argumentum a contrario maka dihasilkan frasa: “Korban melakukan aborsi tanpa ada paksaan atau tanpa diperdayai”. 

Secara yuridis, perbuatan aborsi sudah diatur melalui Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa larangan aborsi dikecualikan berdasarkan, yaitu: 
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. 

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka aborsi hanya dapat dibolehkan apabila ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Di luar dari hal itu tidak dapat dibenarkan. Sehingga tolok ukur untuk melakukan aborsi terbatas pada kedua alasan di atas. Tidak dibenarkan hanya karena ada paksaan ataupun diperdayai oleh orang lain. 

Banyaknya aturan yang mengatur mengenai umur untuk Anak, dan hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum Permendikbudristek PPKS untuk menggunakan landasan penentuan “belum usia dewasa” tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam peraturan tersebut tidak diatur batasan yang jelas mengenai umur atau usia tersebut. Bahkan sangat bias karena frasa yang digunakan mengandung kata sifat yaitu “dewasa”. 

Yakni penggunaan penalaran hukum yang tidak tepat, karena tidak dapat dibenarkan berdasarkan ilmu hukum. Banyaknya pasal yang kontroversial, maka Permendikbudristek PPKS harus dicabut dan direvisi untuk seluruhnya agar tidak mempengaruhi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bernilai moral dan agama serta kearifan lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice, bahwa “suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil”.

Istilah “tanpa persetujuan” atau “tidak disetujui” dalam Permendikbudristek PPKS harus dihapuskan. Penggunaan istilah tersebut melegitimasi adanya hubungan seksual hanya berdasarkan persetujuan semata antara dua belah pihak tanpa adanya penjelasan mengenai legalitas hubungan seksual tersebut sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, berhubung Permendikbudristek PPKS tersebut dibentuk atas dasar kewenangan bukan delegasi aturan yang lebih tinggi, maka cenderung ada pengaturan yang terlalu besar atau melampui kewenangan dari Menteri untuk merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi

Pembentuk peraturan perundang-undangan harus lebih objektif dalam mengatur segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam ius constituendum. Upaya penghapusan kejahatan kesusilaan dalam lingkup perguruan tinggi memang patut diperjuangkan. Karena melanggar hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia secara universal. Selain itu, kejahatan kesusilaan akan mendegradasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal dalam interaksi sosial.

***

*) Oleh: Susanto (Paralegal di Kantor Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Jet Tempur F-35C AS Jatuh ke Laut China Selatan Saat akan Mendarat di Kapal Induk
    Jet Tempur F-35C AS Jatuh ke Laut China Selatan Saat akan Mendarat di Kapal Induk
    26/01/2022 - 11:37
  • Bupati Sugiri Sancoko Latihan Menembak Bersama Forkopimda Ponorogo
    Bupati Sugiri Sancoko Latihan Menembak Bersama Forkopimda Ponorogo
    26/01/2022 - 11:33
  • Festival Sepekan Ngopi, Strategi Kembangkan Kopi Robusta Kalibaru Banyuwangi
    Festival Sepekan Ngopi, Strategi Kembangkan Kopi Robusta Kalibaru Banyuwangi
    26/01/2022 - 11:26
  • Malam Ini, Ndarboy Genk Bakal Meriahkan Peluncuran Banyuwangi Festival 2022
    Malam Ini, Ndarboy Genk Bakal Meriahkan Peluncuran Banyuwangi Festival 2022
    26/01/2022 - 11:11
  • Jam Tangan Local Brand Ini Berhasil Kolaborasi Epik dengan Marvel's
    Jam Tangan Local Brand Ini Berhasil Kolaborasi Epik dengan Marvel's
    26/01/2022 - 11:05

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    Paradigma Pemikiran dan Kontinuitas Tradisi Intelektual di Pesantren
    26/01/2022 - 09:14
  • Makna Tanggal Pemilu 2024
    Makna Tanggal Pemilu 2024
    26/01/2022 - 08:17
  • Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    Dibutuhkan: Guru yang Digugu dan Ditiru
    24/01/2022 - 21:33
  • Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    Kebijakan Presidential Threshold Merupakan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang
    24/01/2022 - 19:20
  • Tingkatkan Kepedulian Pada keamanan Siber
    Tingkatkan Kepedulian Pada keamanan Siber
    24/01/2022 - 14:59
  • Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    Ratu Terakhir Kerajaan Hawai’i
    23/01/2022 - 12:36
  • Belajar dari Kesabaran Megawati
    Belajar dari Kesabaran Megawati
    23/01/2022 - 08:27
  • Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa
    Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa
    22/01/2022 - 19:51

KULINER

  • Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    Raih Pendanaan Seri A, Perusahaan Kuliner Startup Hangry Mendarat di Surabaya
    25/01/2022 - 14:35
  • Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    Menu Khas Imlek, Paket Classic Chinese Bisa Jadi Pilihan 
    25/01/2022 - 14:00
  • Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    Gurihnya Rujak Cingur dan Segarnya Cocopandan Ijen Suites Resort & Convention
    25/01/2022 - 13:13
  • Rasakan Lezat dan Gurihnya Soto Betawi
    Rasakan Lezat dan Gurihnya Soto Betawi
    25/01/2022 - 06:36
  • Rawon, Salah Satu Hidangan yang Terkenal di Jawa Timur
    Rawon, Salah Satu Hidangan yang Terkenal di Jawa Timur
    24/01/2022 - 00:31