Jelang Akhir Tahun, Kota Banjar Dapat Bantuan Tambahan 400 Unit Rutilahu

TIMESINDONESIA, BANJAR – Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan salah satu program dalam rangka menjalankan misi dan visi Pemerintah Kota Banjar yang berorientasi kepada penataan kawasan dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Penataan kawasan yang tidak produktif, kawasan kumuh dan lingkungan yang tidak mencerminkan kota yang maju baik secara ekologis maupun secara sosiologis telah menjadi concern Pemerintah Kota Banjar ke depan.

Dalam melaksanakan Program Rutilahu, Pemerintah Kota Banjar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar setiap tahunnya untuk membantu masyarakat secara ekonomi yang rumahnya tidak memenuhi standar layak huni.

Selain dari APBD Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat juga telah mengalokasikan bantuan Rutilahu untuk Wilayah Kota/ Kabupaten di Jawa Barat.

Untuk Tahun 2021, Kota Banjar telah mendapatkan alokasi untuk tahap satu dan dua sebanyak 610 unit yang tersebar di 10 desa/ kelurahan. Di akhir tahun 2021, Kota Banjar kembali mendapat alokasi program rutilahu sebanyak 400 unit yang akan disebar di sembilan desa/ kelurahan dari Provinsi Jabar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S.Pd., dalam kegiatan Sosialisasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ABT (Tahap 3) Tingkat Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 yang bertempat di Aula Kecamatan Pataruman, Kamis (02/12/2021).

"Tahun 2021 Kota Banjar telah mendapat alokasi 1010 unit dengan total anggaran 17 miliaran," terang Nana saat ditemui TIMES Indonesia seusai kegiatan.

Atas nama Pemerintah Kota Banjar, Nana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan ke masyarakat Kota Banjar.

"Tentunya angka tersebut masih belum memenuhi kebutuhan perbaikan Rutilahu di Kota Banjar, saya berharap kedepan, akan ada penambahan alokasi bantuan bagi masyarakat," harapnya.

Wakil Wali Kota juga mengatakan, ada salah satu golongan masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan Rutilahu ini, yaitu warga kurang mampu yang status rumahnya tumpang karang, atau menempati lahan milik orang lain.

"Hal ini seharusnya menjadi pemikirian semua pihak, karena berdasar aturan masyarakat dengan status tumpang karang tidak dapat menerima bantuan tersebut tapi secara kemanusiaan kita harus pertimbangkan kesulitan masyarakat kecil," ucapnya terkait progran Rutilahu Pemprov Jabar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement