Agar Tak Terjerat Hukum, Kajari Pacitan Ingatkan Kades Tertib Administrasi

TIMESINDONESIA, PACITAN – Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan (Kajari Pacitan) Hendri Antoro mengingatkan agar kepala desa tertib administrasi saat mengajukan program. Tujuannya, agar tak tersandung kasus hukum.

Demikian dikatakan Kajari usai mengisi acara Sosialisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa di Gedung Karya Darma yang dihadiri 171 Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se-Kabupaten Pacitan.

"Kami sosialisasi aspek-aspek hukum yang ditekankan bagaimana mengajukan proposal, terus laporan pertanggungjawabannya bagaimana serta pengelolaannya," katanya, Selasa (30/11/2021).

Dia juga menekankan agar apa yang telah diajukan betul-betul dikerjakan sesuai perencanaan. Karena jika tak sesuai akan menjadi temuan tindak pidana korupsi.

"Kalau laporan tidak riil ya akan jadi masalah, saya tekankan bagaimana semua prosedur dilalui, dan terus melakukan koordinasi dengan Pemkab yang memberikan bantuan," imbuhnya.

Ratusan Kades saat mendengarkan arahan dari Kepala Kejari Pacitan (Foto: Rojihan/TIMES Indonesia)

Kejari Pacitan mengingatkan bahwa ada dua mantan kades beberapa waktu lalu terjerat hukum soal dana bantuan khusus. Namun hingga saat ini belum ada permasalahan terkait bantuan khusus.

Sebagai informasi tahun 2022 dana bantuan khusus (BK) di Pacitan mengalami penurunan, tahun 2021 Rp89,3miliar sedangkan tahun 2022 mendatang Rp85,9 miliar.

"Kami memantau terus, meski sampai saat ini belum ada permasalahan terkait dana bantuan khusus," jelasnya.

Terkait dengan pernyataan Kajari Pacitan soal tertib administrasi, Kepala BPKAD Kabupaten Pacitan Lan Naria Hutagalung mengatakan, pihaknya selalu koordinasi dengan Pemerintah Desa, jika terjadi kekurangan berkas pengajuan sebelum disahkan biasanya diminta melengkapi. "Yang jelas harus sesuai perencanaan. Misalnya programnya saya contohkan soto ya jangan minta sate," terangnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement