DPR RI Sesalkan KLHK RI Tak Transparan Soal Penanganan Karhutla Kawasan Konservasi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mempertanyakan keseriusan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI) dalam pengendalian kebakaran di kawasan konservasi di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu tergambar dari rencana kerja yang disampaikan KLHK sebagaimana dilaporkan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (29/11/2021). 

Dalam rapat yang membahas tindaklanjut rapat sebelumnya pada 22 November 2021 lalu itu, Ansy Lema menyoroti KLHK RI. Pasalnya, dari rencana kerja yang disampaikan tidak menunjukkan adanya komitmen yang jelas.

"Penjelasan Sekjen terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp 1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp 20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting," tegas Ansy Lema. 

Kepada Sekjen KLHK, Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mencontohkan, tahun ini hingga November 2021, salah satu kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Komodo mengalami kebakaran sebanyak dua kali. Yaitu pada 2 November dan 7 Agustus 2021 di zona-zona inti masing-masing di Loh Serai Pulau Rinca dan Laju Pamali. 

"Ketika ditanyakan penyebabnya membingungkan. Berdasarkan jawaban dari otoritas resmi, termasuk dari Balai Taman Nasional Komodo, ada yang bilang karena faktor petir, faktor alam, ada yang bilang juga karena ada yang buang puntung rokok. Mitigasinya tidak pernah clear," tegas Ansy Lema.

"Investigasinya juga tidak transparan. Kalau pola (penanganan) kebakaran ini selama lima tahun terjadi terus dan pemadamannya itu dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat sekitar, serba tradisional, mengkhawatirkan pak," sambungnya. 

Anggota DPR RI dari dapil NTT II itu menambahkan, sejauh ini Taman Nasional Komodo sudah empat kali terjadi kebakaran. Dan, sampai detik ini pula ia bersama rekan-rekan di Komisi IV DPR tidak pernah tahu penjelasan resmi dari KLHK. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi mengatasi permasalahan itu. 

"Itu apa penyebabnya? Solusinya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? 20 miliar pak, untuk Taman Nasional Komodo saja ini tidak cukup. Saya mohon Pak Sekjen jangan asal menjawab, karena kami bertanya tidak asal bertanya," ucapnya. 

Kepada Komisi IV DPR, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi IV DPR RI. 

"Kami telah melakukan realokasi kembali untuk menyelesaikan tugas untuk peningkatan pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan melakukan realokasi sesuai dengan keputusan kemarin," kata Bambang. 

Dari pembahasan di tingkat internal, disepakati pagu ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi. Dari pembahasan itu pula semua program di Eselon I KLHk disepakati bersama agar mendukung penanganan karhutla di Taman Nasional Komodo. 

"Demikian pola revisi yang kami lakukan, terjadi perubahan dari penyesuaian dengan penekanan karhutla dan sementara program-program yang lain ada di setiap eselon I. Kami berkeyakinan semuanya itu sudah teralokasi dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang telah ada," sebut Bambang. 

Ia juga memaparkan besaran pagu anggaran untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi sebesar Rp 20 Miliar. Besaran itu secara khusus diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Kawasan Nasional Komodo. Adapun rinciannya mencakup penyediaan mobil tangki air 1 unit, sepeda motor trail 60 unit dan pompa apung 20 unit. 

Berikutnya pengadaan selang sebanyak 400 gulung, pompa apung sebanyak 400 unit, sepatu pemadam sebanyak 400 unit, baju pemadam sebanyak 400 unit, helm dan topi pengaman sebanyak 400 unit, sarung tangan sebanyak 400 unit dan handy talkie 400 sebanyak unit. 

Dari pemaparan itulah, beberapa anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan komitmen KLHK. Pasalnya, banyak kawasan konservasi yang harus mendapatkan perhatian namun pagu anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu kecil. Fokus yang diarahkan ke Taman Nasional Komodo juga turut dipertanyakan, padahal banyak kawasan konservasi di Indonesia. 

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi meminta Sekjen Bambang Hendroyono memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan. Dengan begitu akan terbuka semuanya dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan pertanyaan publik. 

"Silahkan berikan penjelasan, jangan ada yang disembunyikan. Bapak masih menyembunyikan apa? Biar lebih cerdas, biar tahu siapa yang nyopet dan pura-pura nyopet? Masih ada yang disembunyikan kah?" ucap politisi Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement