Pemerintahan

DPR RI Sesalkan KLHK RI Tak Transparan Soal Penanganan Karhutla Kawasan Konservasi

Senin, 29 November 2021 - 18:00 | 26.96k
DPR RI Sesalkan KLHK RI Tak Transparan Soal Penanganan Karhutla Kawasan Konservasi
Anggota Komisi IV DPR RI Ansy Lema dalam RDP dengan Eselon I KLHK, Senin 29 November 2021 - (FOTO: tangkapan layar YouTube @Komisi IV DPR RI)
Pewarta: | Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) mempertanyakan keseriusan Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI) dalam pengendalian kebakaran di kawasan konservasi di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu tergambar dari rencana kerja yang disampaikan KLHK sebagaimana dilaporkan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (29/11/2021). 

Dalam rapat yang membahas tindaklanjut rapat sebelumnya pada 22 November 2021 lalu itu, Ansy Lema menyoroti KLHK RI. Pasalnya, dari rencana kerja yang disampaikan tidak menunjukkan adanya komitmen yang jelas.

"Penjelasan Sekjen terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp 1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp 20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting," tegas Ansy Lema. 

Kepada Sekjen KLHK, Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mencontohkan, tahun ini hingga November 2021, salah satu kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Komodo mengalami kebakaran sebanyak dua kali. Yaitu pada 2 November dan 7 Agustus 2021 di zona-zona inti masing-masing di Loh Serai Pulau Rinca dan Laju Pamali. 

"Ketika ditanyakan penyebabnya membingungkan. Berdasarkan jawaban dari otoritas resmi, termasuk dari Balai Taman Nasional Komodo, ada yang bilang karena faktor petir, faktor alam, ada yang bilang juga karena ada yang buang puntung rokok. Mitigasinya tidak pernah clear," tegas Ansy Lema.

"Investigasinya juga tidak transparan. Kalau pola (penanganan) kebakaran ini selama lima tahun terjadi terus dan pemadamannya itu dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat sekitar, serba tradisional, mengkhawatirkan pak," sambungnya. 

Anggota DPR RI dari dapil NTT II itu menambahkan, sejauh ini Taman Nasional Komodo sudah empat kali terjadi kebakaran. Dan, sampai detik ini pula ia bersama rekan-rekan di Komisi IV DPR tidak pernah tahu penjelasan resmi dari KLHK. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi mengatasi permasalahan itu. 

"Itu apa penyebabnya? Solusinya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? 20 miliar pak, untuk Taman Nasional Komodo saja ini tidak cukup. Saya mohon Pak Sekjen jangan asal menjawab, karena kami bertanya tidak asal bertanya," ucapnya. 

Kepada Komisi IV DPR, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022. Penyesuaian itu dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi IV DPR RI. 

"Kami telah melakukan realokasi kembali untuk menyelesaikan tugas untuk peningkatan pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan melakukan realokasi sesuai dengan keputusan kemarin," kata Bambang. 

Dari pembahasan di tingkat internal, disepakati pagu ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi. Dari pembahasan itu pula semua program di Eselon I KLHk disepakati bersama agar mendukung penanganan karhutla di Taman Nasional Komodo. 

"Demikian pola revisi yang kami lakukan, terjadi perubahan dari penyesuaian dengan penekanan karhutla dan sementara program-program yang lain ada di setiap eselon I. Kami berkeyakinan semuanya itu sudah teralokasi dengan pendekatan kegiatan-kegiatan yang telah ada," sebut Bambang. 

Ia juga memaparkan besaran pagu anggaran untuk penanganan Karhutla di kawasan konservasi sebesar Rp 20 Miliar. Besaran itu secara khusus diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Kawasan Nasional Komodo. Adapun rinciannya mencakup penyediaan mobil tangki air 1 unit, sepeda motor trail 60 unit dan pompa apung 20 unit. 

Berikutnya pengadaan selang sebanyak 400 gulung, pompa apung sebanyak 400 unit, sepatu pemadam sebanyak 400 unit, baju pemadam sebanyak 400 unit, helm dan topi pengaman sebanyak 400 unit, sarung tangan sebanyak 400 unit dan handy talkie 400 sebanyak unit. 

Dari pemaparan itulah, beberapa anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan komitmen KLHK. Pasalnya, banyak kawasan konservasi yang harus mendapatkan perhatian namun pagu anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu kecil. Fokus yang diarahkan ke Taman Nasional Komodo juga turut dipertanyakan, padahal banyak kawasan konservasi di Indonesia. 

Pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi meminta Sekjen Bambang Hendroyono memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan. Dengan begitu akan terbuka semuanya dan tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan pertanyaan publik. 

"Silahkan berikan penjelasan, jangan ada yang disembunyikan. Bapak masih menyembunyikan apa? Biar lebih cerdas, biar tahu siapa yang nyopet dan pura-pura nyopet? Masih ada yang disembunyikan kah?" ucap politisi Golkar itu dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK RI. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

EKORAN

TERBARU

  • Teh Timbulkan Efek Awet Muda
    Teh Timbulkan Efek Awet Muda
    22/01/2022 - 01:31
  • Psikolog Sesalkan Video Kecelakaan di Balikpapan Tanpa Sensor Tersebar
    Psikolog Sesalkan Video Kecelakaan di Balikpapan Tanpa Sensor Tersebar
    21/01/2022 - 21:42
  • Lawan Tuberkolosis secara Global, Menko Perekonomian RI: Diwujudkan di Forum G20 dan G7
    Lawan Tuberkolosis secara Global, Menko Perekonomian RI: Diwujudkan di Forum G20 dan G7
    21/01/2022 - 21:35
  • Bambang DH Ungkap Peran Penting Rizal Ramli Saat Penggulingan Rezim Soeharto
    Bambang DH Ungkap Peran Penting Rizal Ramli Saat Penggulingan Rezim Soeharto
    21/01/2022 - 21:29
  • DPRD Kota Malang dan Jurnalis Malang Raya Jalani Vaksinasi Booster Bersama
    DPRD Kota Malang dan Jurnalis Malang Raya Jalani Vaksinasi Booster Bersama
    21/01/2022 - 21:23

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Menempatkan Taklid Pada Tempatnya
    Menempatkan Taklid Pada Tempatnya
    21/01/2022 - 20:21
  • Undang-Undang Ibu Kota Negara, Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
    Undang-Undang Ibu Kota Negara, Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan
    21/01/2022 - 19:23
  • Desa Harus Berbenah: Refleksi Sewindu Lahirnya Undang-Undang Desa
    Desa Harus Berbenah: Refleksi Sewindu Lahirnya Undang-Undang Desa
    21/01/2022 - 18:41
  • Menulislah Maka Engkau Akan Abadi
    Menulislah Maka Engkau Akan Abadi
    21/01/2022 - 03:07
  • “Pemilu 212”, Asosiasi Berlebihan
    “Pemilu 212”, Asosiasi Berlebihan
    21/01/2022 - 01:51
  • Lombok FC, Asa Baru Sepak Bola NTB
    Lombok FC, Asa Baru Sepak Bola NTB
    21/01/2022 - 00:27
  • Moderatisme NU Terhadap Lintas Keagamaan
    Moderatisme NU Terhadap Lintas Keagamaan
    20/01/2022 - 18:31
  • Bayangan Cermin Negeriku
    Bayangan Cermin Negeriku
    20/01/2022 - 16:25

KULINER

  • Yok, Bikin Kimchi Sendiri di Rumah
    Yok, Bikin Kimchi Sendiri di Rumah
    21/01/2022 - 05:41
  • Ayam Taliwang, Makanan Khas dari Nusa Tenggara Barat
    Ayam Taliwang, Makanan Khas dari Nusa Tenggara Barat
    21/01/2022 - 02:27
  • Legenda Kelezatan Iga Bakar Madu ala Kafe Lapas Banjar, Yuk Cobain!
    Legenda Kelezatan Iga Bakar Madu ala Kafe Lapas Banjar, Yuk Cobain!
    20/01/2022 - 00:30
  • Menikmati Sajian Angkringan Jogja di Hotel Berbintang Gresik
    Menikmati Sajian Angkringan Jogja di Hotel Berbintang Gresik
    19/01/2022 - 07:43
  • Black Pudding, Didih ala Warga Inggris
    Black Pudding, Didih ala Warga Inggris
    19/01/2022 - 06:48