Organisasi Kades se Banyuwangi Bertemu, Komitmen Bersama Pulihkan Ekonomi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Tiga organisasi kepala desa (kades) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya bertemu dalam satu forum. Mereka bersilaturahim dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (24/11/2021).

Tiga organisasi kades tersebut adalah Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab) Banyuwangi, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Banyuwangi, maupun Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi (FSKDB).

Dalam pertemuan tersebut, mereka berkomitmen untuk bersama gotong royong dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat desa pasca Covid-19. Selain itu para kades juga komitmen untuk meningkatkan kinerja di masa pandemi.

Tekad para kades tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan ketiga ketua organisasi yang mewadahi para kepala desa di Banyuwangi tersebar. Yakni, Anton Sujarwo selaku Ketua Askab Banyuwangi, Murai Ahmad selaku Ketua Papdesi Kabupaten Banyuwangi, dan Riyono sebagai Ketua FSKDB.

"Bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, cepat, tepat, berprestasi, berinovasi, berdedikasi, meningkatkan kinerja dan loyalitas, untuk melaksanakan RPJMDes, mendukung pencapaian visi, misi, kebijakan dan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi," kata Kades Sepanjang, Rozikin yang didaulat membacakan komitmen bersama.

Selain itu, juga ada enam poin lainnya yang menjadi komitmen para kades tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan capaian kinerja dengan target pelayanan yang meliputi penanganan Covid-19, vaksinasi, penuntasan masalah rumah tak layak huni, kebersihan lingkungan, sampai pengentasan kemiskinan ekstrim.

Adapula pembinaan terhadap perangkat desa sampai memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Komitmen pelayanan para kades tersebut disambut positif oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

“Pemkab Insya Allah terus bergerak optimal, pemdes juga demikian. Sehingga masyarakat semakin terlayani dengan baik," ungkap Ipuk.

Di tengah situasi pandemi ini, lanjut Ipuk, pemerintah dituntut bekerja secara optimal. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, termasuk anggaran yang semakin menurun.

"Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur anggaran secara efisien. Belanja harus benar-benar dialokasikan pada skala prioritas yang telah ditentukan dalam menangani pandemi ini," imbuhnya.

Saat ini, terang Ipuk, kondisi keuangan Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan. Di antaranya disebabkan karena penurunan jumlah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

"Hal ini tentu akan berdampak pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Ada penyesuaian pula besaran yang didistribusikan ke desa," ungkapnya.

"Semoga ada pos-pos anggaran yang masih bisa dialihkan untuk menutup penyesuaian ADD,” imbuh Ipuk.

Namun, lanjut Ipuk, harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Sehingga anggaran yang dialokasikan lewat desa ini benar-benar berdampak kepada rakyat secara langsung. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement