TIMESINDONESIA, MALANG – Ikhwanul Muslimin merupakan Gerakan Islam Transnasional tertua dan terakbar di Mesir. Didirikan oleh Hassan Al-Banna pada tahun 1928, tujuan Ikhwanul Muslimin adalah membentuk negara yang diatur hukum syariah dengan slogan “Islam adalah solusi”.
Seiring berjalannya waktu, ajaran IM menyebar hingga ke seluruh dunia dan menjadi gerakan politik. Tujuannya yakni melawan hegemoni kolonial Inggris serta menghapuskan segala bentuk pengaruh Barat.
IM berhasil mengendarai partai-partai Islam di negara-negara Timur Tengah untuk menjadi penguasa. Kemerdekaan Indonesia sendiri tidak terlepas dari campur tangan IM. Terbukti Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah didorong IM. Dukungan tersebut diberikan sesuai dengan prinsip anti-kolonialisme Hassan Al-Banna.
IM berkembang di Indonesia setelah Muhammad Natsir mendirikan partai Masyumi yang mengadopsi ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin. Selain itu, organisasi-organisasi yang terinspirasi gerakan IM antara lain Persaudaraan Muslimin Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan, Ikhwanul Muslimin Indonesia, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Para pendiri dan pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa keuniversalan ajaran agama Islam mencakup seluruh kehidupan manusia. Hal ini membuat PKS memiliki ciri khas ideologi tersendiri yang berbeda dengan kebanyakan partai Islam di Indonesia.
Walaupun tanpa keterikatan organisasi, PKS memiliki banyak kesamaan dengan pemikiran dan visi IM. Hal tersebut dapat dilihat dari respon atau arah gerak PKS dalam ranah politik yang tak pernah jauh dari pemikiran-pemikiran IM.
Prinsip kebijakan PKS memiliki beberapa poin yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan karakter IM. Misalnya, Syumuliyah (Komprehensif), al-Wasath (Moderat), al-Awlawiyat wal Maslahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan), dan al-‘Alamiyah (Universal).
Dari kesamaan-kesamaan antara karakteristik IM dan kebijakan dasar PKS, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan visi, meskipun kesamaan tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan yang mengikat. Sebab bisa saja, kesamaan tersebut terjadi secara kebetulan dikarenakan sumber kebijakan IM dan PKS adalah al-Qur’an dan Hadist.
Poros Partai Islam
Pada Bulan April 2021, muncul wacana pembentukan poros partai Islam setelah pertemuan antara pimpinan PKS dan PPP. Beberapa partai telah menyatakan kesiapannya untuk bergabung, salah satunya adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Bagi Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, wacana tersebut dapat menjadi poros kekuatan demokrasi baru di Indonesia dengan menawarkan ide-ide terkait program keumatan yang baru.
Keikutsertaan PKB dalam poros partai Islam tentu saja menjadi suntikan berharga. Syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah 115 kursi di DPR. Sementara koalisi PKS dan PPP terhitung belum mencukupi syarat tersebut sebab masih mempunyai 69 kursi (50 kursi dari PKS, dan 19 kursi dari PPP).
Harapan bagi poros ini adalah PKB yang memiliki 58 kursi di DPR. Sedangkan, PAN sebagai salah satu partai dengan basis massa Islam dengan memiliki 44 kursi di DPR telah menyatakan secara tegas untuk tidak bergabung.
Realisasi wacana ini tentunya akan mendapatkan berbagai macam rintangan kedepannya. Salah satunya adalah ego struktural yang dimiliki oleh setiap partai. Jika ingin memenangkan kontestasi politik pada tahun 2024 nanti, atau setidaknya mendekati kejayaan Masyumi, maka partai-partai Islam harus meredam ego sektoral masing-masing. Sekalipun sesama partai Islam, tentunya masing-masing memiliki tujuan untuk lolos ke parlemen. Dalam hal pemilihan presiden, tentu tiap partai memiliki tujuan untuk mencalonkan kandidat.
Persoalan kedua yaitu fragmentasi partai politik Islam yang selama ini masih ada. Faktor-faktor yang menyebabkan fragmentasi tersebut antara lain perbedaan nilai, persaingan kepentingan, dan perbedaan pemaknaan umum.
Misalnya, PKS dan PKB. PKS yang merupakan perpanjangan tangan tak resmi dari Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok modernis yang mengacu pada pembaruan Islam yang terpengaruh pada pemikiran politik tokoh kontemporer. Dalam dimensi ideologis, PKS tergabung dalam kategori partai Islam formalis, sebab melakukan formalisasi Islam ke dalam tubuh partai secara ideologis.
Sebaliknya, PKB yang lahir sebagai bentuk upaya untuk mengatasi dualisme yang muncul di tubuh NU pasca orde baru dapat dikategorikan dalam kelompok tradisionalis. Kelompok ini didasarkan pada nilai yang ada di dalamnya dan mencoba melakukan domestifikasi ajaran Islam.
Dalam dimensi ideologis, PKB sendiri dapat diposisikan sebagai kelompok substansialis, yaitu kelompok yang tidak melakukan formalisasi Islam dalam tubuh partainya, namun lebih menekankan gerakan kultural.
Fragmentasi tersebut tentunya menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan poros partai Islam. Menarik untuk menghitung kembali corak yang akan ditampilkan poros partai Islam jika terealisasi. Apakah akan menampilkan wajah Ikhwanul Muslimin (mengingat PKS merupakan inisiator poros partai Islam) atau simbol-simbol sosio-kultural dalam tubuh PKB.
***
*) Oleh: Rivyan Bomantara, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
***
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
