Soal ASN Terima Bansos, Pakar UGM: Mentalitas Miskin Harus Dibenahi

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Fenomena ribuan pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN menerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (SODEC) FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna.

Ia menilai bahwa mentalitas miskin masyarakat membuat bantuan sosial sering salah sasaran. Hal ini dapat dilihat pada fenomena ribuan Aparatur Sipil Negara atau ASN yang terindikasi menerima berbagai jenis bantuan sosial yang bukan menjadi haknya.

“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan. Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” kata Hempri

Melalui siaran pers kepada TIMES Indonesia, Senin (21/11/2021) ia mengatakan bahwa bantuan sosial idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian, program bantuan sosial ini diperuntukkan misalnya untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif.

“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” ucapnya

Selain persoalan mentalitas, menurut dia terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran. Pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah maupun desa juga tidak berjalan dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten seharusnya lebih update terkait perkembangan data-data kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing,” ujarnya

Selain itu, menurutnya ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan sebagainya, dalam penyaluran bantuan sosial.

“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” tuturnya.

Dampak dari banyaknya pintu untuk pendataan, muncul pula pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial.

Ia berharap ada kesadaran dari para ASN penerima bansos untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya. Pemerintah perlu memberikan bukan sekadar anjuran tetapi kewajiban bagi para ASN ini.

“Dalam perspektif agama pun, menerima sesuatu yang bukan haknya juga tidak baik,” katanya

Dia menambahkan ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos, yaitu perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.

“Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat,” papar pakar UGM, Hempri soal bansos yang tidak tepat sasaran. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement