Dari COP26, Pemerintah Diingatkan Soal Roadmap Transisi Ke EBT

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah menyiapkan roadmap transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT). Kata ria, Roadmap tersebut sangat penting sebagai petunjuk menjalankan komitmen Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-26 (COP26).

"Pemerintah harus segera menyiapkan peta jalan transisi energi fosil menjadi EBT," kata Mukhtarudin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 20 November 2021.

Ia mengungkapkan, Indonesia sejak awal berkomitmen dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-26. Salah satu bentuk komitmen itu ditunjukkan dengan rencana memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 9,6 gigawatt sebelum 2030 mendatang.

Mukhtarudin yang juga Anggota Banggar DPR RI itu mengatakan pemerintah perlu mengakselerasi penyusunan peta jalan dan strategi Indonesia secara komprehensif. Dengan begitu partisipasinya sangat nyata dalam mengurangi permasalahan pemanasan global.

Ia lantas menekankan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Karenanya perlu solidaritas, kemitraan, kerja sama dan kolaborasi global. Indonesia dengan potensi alam yang begitu besar ditekankan akan terus berkontribusi dalam perubahan iklim.

"Indonesia banyak memiliki potensi energi ramah lingkungan yang bisa dikembangkan. Dan, komitmen Indonesia dalam permasalahan pemanasan global secara tegas telah disampaikan dalan forum internasional di Glasgow, Skotlandia," terang Mukhtarudin.

Sekadar diketahui, Presiden RI Jokowi saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26, menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020,” ujar Presiden Jokowi di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021

Tak hanya itu, Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektare sampai 2024, terluas di dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019.

"Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030," imbuhnya.

Di sektor energi, Indonesia melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

"Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju," jelasnya.

Presiden memastikan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang.

Selain itu, Presiden melanjutkan, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan.

Sebagai penutup, di KTT COP26 ini, atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (AIS), Presiden RI Jokowi menyebut bahwa Indonesia merasa terhormat dapat menyirkulasikan pernyataan bersama para Pemimpin AIS Forum.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement