Ekonomi

Kick Off Sosialisasi UU HPP, Menkeu RI Sri Mulyani Tekankan Urgensi Reformasi Pajak

Sabtu, 20 November 2021 - 10:10 | 16.16k
Kick Off Sosialisasi UU HPP, Menkeu RI Sri Mulyani Tekankan Urgensi Reformasi Pajak
Menkeu RI Sri Mulyani hadir dalam kickoff sosialisasi UU HPP di Nusa Dua Convention Center Bali (Foto: Kemenkeu RI for TIMES Indonesia)
Pewarta: | Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menkeu RI Sri Mulyani mengatakan reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk mendukung upaya mewujudkan Indonesia maju. Indonesia maju adalah cita-cita Indonesia menjadi negara high income dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045.

"Di masa bonus demografi menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal yang berkelanjutan," ujarnya dalam acara kick off sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center pada Jumat (19/11/2021). 

Acara kick off sosialisasi UU HPP ini sendiri merupakan awal rangkaian kegiatan sosialisasi terkait UU HPP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun, Sri Mulyani melanjutkan, di tengah upaya mewujudkan Indonesia maju, pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07 persen, jauh di bawah ekspektasi APBN 5,3 persen. 

Penerimaan pajak melemah hingga hanya mencapai 8,33 persen PDB di bawah kondisi rata-rata dalam lima tahun terakhir di angka 10,2 persen, sementara defisit dan rasio utang meningkat tajam. 

Sampai dengan saat ini, APBN telah bekerja keras untuk menahan agar pemburukan tidak terjadi terlalu dalam. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak pemulihan perekonomian pasca pandemi yang masih dibayangi ketidakpastian, reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel menjadi semakin diperlukan. 

Untuk itulah, UU HPP lahir. UU HPP sendiri menurut Sri Mulyani adalah suatu bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia maju yang mengalami disrupsi yang luar biasa akibat Covid-19. 

Reformasi yang dilakukan pada masa pandemi ini diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan diharapkan dapat menjadi instrumen multidimensional objektif, yaitu fungsi penerimaan pajak yang bersamaan dengan pemberian insentif untuk mendukung dunia usaha pulih, namun tidak menjadikan administrasinya semakin sulit.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan pandangannya. Menurutnya, UU HPP adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan. DPR RI melibatkan setidaknya 80 asosiasi, akademisi, organisasi pendidikan dan kesehatan, Himbara, dan banyak lagi untuk didengarkan pendapatnya. 

Setelah UU HPP ini disahkan, DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal reformasi yang dilakukan pemerintah dan terus bekerja sama dalam pelaksanaan dan pengawasan UU HPP, sehingga tujuan pembentukan UU untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Senada dengan itu, pada acara yang sama, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan disebabkan perkembangan ekonomi pascapandemi dan keterbatasan kapasitas administrasi dan kebijakan, pemerintah melalui DJP menyusun materi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

RUU itu telah berada di program legislasi nasional (prolegnas) dan merupakan bagian dari tahapan reformasi kebijakan fiskal DJP, tidak hanya berisi ketentuan formal tetapi juga ketentuan material, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pajak Karbon, dan Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. 

Pada akhirnya, RUU KUP tersebut disetujui dengan nama RUU HPP dengan beberapa perubahan yang didasarkan pada masukan dari para pemangku kepentingan, seperti perubahan pada ketentuan PPh, PPN, serta mengubah Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Masih pada acara yang sama, Suryo juga mengungkapkan bahwa setelah pengesahan UU HPP tanggal 29 Oktober lalu, direncanakan akan ada 43 aturan pelaksana UU HPP, 8 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan 35 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Oleh sebab itu, di acara yang yang juga menghadirkan Wakil Gubernur Bali, para anggota DPR RI, Asosiasi KADIN dan APINDO, serta Wajib Pajak (WP) prominen di Provinsi Bali tersebut, Suryo menegaskan bahwa pemerintah sangat mengharapkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam penyusunan aturan pelaksana tersebut.

Lebih lanjut, menurut Suryo, walaupun UU HPP telah selesai dan nanti aturan pelaksana sudah siap, tanpa sosialisasi yang kuat dikhawatirkan implementasinya tidak maksimal.  Oleh sebab itu, DJP berencana melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi, termasuk acara kick off sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2021 ini.

Setelahnya, DJP akan melanjutkan road show sosialisasi UU HPP, khususnya PPS yang jangka waktunya hanya enam bulan sejak 1 Januari 2022, di beberapa kota lain di Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Bandung, dan Balikpapan. 

Optimalisasi media sosial dan media massa dilakukan melalui talkshow, media briefing, dan media gathering. Para Fungsional Penyuluh Pajak di masing-masing unit vertikal DJP dikerahkan untuk menyosialisasikan UU HPP di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, dilakukan juga dialog serap aspirasi kepada asosiasi-asosiasi di Indonesia. 

"Sosialisasi kepada para pengusaha asosiasi juga dilakukan sembari menyerap aspirasi untuk penyusunan aturan pelaksanaan dari UU HPP," tutup Suryo dalam kickoff sosialisasi UU HPP yang juga dihadiri Menkeu RI Sri Mulyani. (*)



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Erupsi Gunung Semeru tak Pengaruhi Aktivitas Penerbangan Bandara Internasional Banyuwangi
    Erupsi Gunung Semeru tak Pengaruhi Aktivitas Penerbangan Bandara Internasional Banyuwangi
    05/12/2021 - 08:11
  • Unveil the Mesmerzing Ambience of Pangasan Beach Pacitan
    Unveil the Mesmerzing Ambience of Pangasan Beach Pacitan
    05/12/2021 - 05:49
  • Feel some Christmas Joy at Grand City Mal Surabaya Ice Rink
    Feel some Christmas Joy at Grand City Mal Surabaya Ice Rink
    05/12/2021 - 03:46
  • Ada Mahkota Dewa Narada di Pantai Buyutan Pacitan
    Ada Mahkota Dewa Narada di Pantai Buyutan Pacitan
    05/12/2021 - 02:20
  • Christmas Light and Dinner, Festive Christmas Celebration at BeSS Mansion Hotel Surabaya
    Christmas Light and Dinner, Festive Christmas Celebration at BeSS Mansion Hotel Surabaya
    05/12/2021 - 01:28

TIMES TV

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

05/11/2021 - 09:44

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis
Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Calon Alternatif Solusi di Muktamar ke-34 NU di Lampung
    Calon Alternatif Solusi di Muktamar ke-34 NU di Lampung
    04/12/2021 - 17:12
  • Paradigma Kurikulum Baru
    Paradigma Kurikulum Baru
    04/12/2021 - 11:07
  • Urgensi Media Sebagai Sarana Publikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
    Urgensi Media Sebagai Sarana Publikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
    03/12/2021 - 19:35
  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2021
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2021
    03/12/2021 - 18:14
  • Panggung Sandiwara Undang-Undang Inkonstitusional
    Panggung Sandiwara Undang-Undang Inkonstitusional
    03/12/2021 - 12:12
  • Kepemimpinan Masa Depan: Generasi Tangguh dan Bertumbuh
    Kepemimpinan Masa Depan: Generasi Tangguh dan Bertumbuh
    03/12/2021 - 11:33
  • Pilkada 2024: Polemik Masa Jabatan Kepala Daerah
    Pilkada 2024: Polemik Masa Jabatan Kepala Daerah
    03/12/2021 - 10:29
  • Terbang Sudah, Umrah Belum
    Terbang Sudah, Umrah Belum
    03/12/2021 - 08:25

KULINER

  • Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    04/12/2021 - 21:06
  • Lezat Gurih Almond Tart Abon Lapis Kukus Pahlawan
    Lezat Gurih Almond Tart Abon Lapis Kukus Pahlawan
    04/12/2021 - 16:22
  • Selain Ayam Taliwang, Gastronomi NTB Punya Singang dan Olahan Ikan Napoleon
    Selain Ayam Taliwang, Gastronomi NTB Punya Singang dan Olahan Ikan Napoleon
    04/12/2021 - 15:21
  • Tjingkir Songo Mojokerto, Kedai Makan yang Usung Konsep Kuliner Ala Jawa
    Tjingkir Songo Mojokerto, Kedai Makan yang Usung Konsep Kuliner Ala Jawa
    04/12/2021 - 03:22
  • Pawon Jamur Blitar, Kreatif Olah Jamur Jadi Belasan Menu Tradisional
    Pawon Jamur Blitar, Kreatif Olah Jamur Jadi Belasan Menu Tradisional
    03/12/2021 - 17:01