PGRI Surabaya Diminta Wali Kota Bantu Cari Siswa Kurang Mampu untuk Dapat Beasiswa

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI Surabaya) sebagai salah satu organisasi penting dalam perjalanan pendidikan Tanah Air, diminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membantu memastikan tidak ada anak yang putus sekolah lantaran biaya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini berharap PGRI dapat memberikan informasi apabila mengetahui adanya siswa yang berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau pun tidak yang memiliki kendala terkait biaya pendidikan.

Terlebih untuk pelajar SMA/SMK atau yang sedang mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) dan belum tersentuh oleh pemerintah.

"Sehingga saya berharap PGRI ini bisa memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya. Yang selalu saya sampaikan, bahwa pemkot tidak akan pernah bisa sempurna tanpa ada kolaborasi dengan semua elemen dan stakeholder yang ada," pintanya.

Hal tersebut disampaikan Eri dalam acara peresmian gedung baru PGRI Surabaya di Jalan Musi No 16A pada Rabu (17/21/2021). Dengan adanya gedung baru ini, ia berharap para tenaga pendidik dari negeri dan swasta dapat lebih sering duduk bersama. Guna mengakomodir hal-hal yang memajukan pendidikan Kota Surabaya.

Maka dari itu Eri juga menitipkan pesan agar ke depan tidak ada lagi guru yang tidak bersertifikasi. Ia mengajak pengurus PGRI Surabaya berkolaborasi untuk menghimpun data-data para guru swasta yang belum tersertifikasi.

"Makanya data nanti harus bisa dikumpulkan oleh teman-teman dari PGRI ini. Sertifikat sudah hampir semuanya, tetapi kan pelatihan-pelatihan tetap kita lakukan terus oleh Dinas Pendidikan. Sehingga nanti pelatihan itu harus berimbang antara (guru) negeri dan swasta," paparnya.

Pada kesempatan  yang sama, Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati menyatakan kesiapannya membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam mengakomodir permasalahan pendidikan di Kota Pahlawan.

"Kami tadi diberi amanah sama Pak Wali Kota untuk nantinya mencari mana saja siswa SMA/SMK yang tidak mampu. Nanti kami akan bersama-sama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya," ungkap Agnes.

Untuk itu, Agnes berjanji akan menggerakkan seluruh pengurus cabang PGRI di setiap kecamatan untuk melakukan apa yang dititipkan Wali Kota.

"Jadi nanti akan dicari biar valid. Memang selama ini kan ada juga (pelajar) yang tidak masuk MBR, namun anak itu juga betul-betul membutuhkan," terangnya.

Hingga saat ini, berdasarkan data PGRI Surabaya ada sebanyak 19 ribu guru di Kota ini yang sudah terdaftar atau memiliki kartu anggota. Jumlah tersebut, terdiri dari guru negeri dan swasta mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga setara pendidikan SMA/SMK.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement