Didukung Australia, BPBD Gelar Pengelolaan Risiko Bencana di Banyuwangi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dipilih menjadi salah satu daerah untuk pelaksanaan sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (SPM-SUB) dari Program SIAP SIAGA (SS).

Program SS merupakan program lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat penanggulangan bencana di tingkat regional.

Program ini dilaksanakan pada November 2019 - November 2021 oleh Palladium sebagai mitra pengelola program. Sejak bulan September 2020, program Siap Siaga telah bekerja di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari empat provinsi sasarannya.

Pelaksanaan program SS tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang telah disepakati bersama BNPB. Rencana kerja ini kemudian diturunkan ke masing-masing provinsi sasaran, termasuk Jawa Timur, melalui beberapa pertemuan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di daerah terkait Penanggulangan Bencana.

Banyuwangi dipilih karena beberapa pertimbangan, seperti letak geografis dan jumlah ancaman bencana, namun telah memiliki tingkat koordinasi yang baik antara BPBD kabupaten dan OPD terkait dalam urusan kebencanaan.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris daerah (Sekda) Banyuwangi, Ir. Mujiono, Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Abdul Kadir, Analis Mitigasi BPBD Provinsi Jawa Timur, Muchtarudin Widodo, dan perwakilan Program SIAP SIAGA, Fajar Shidiq.

Dalam sambutannya, Ir. Mujiono mengatakan bahwa Banyuwangi merupakan salah satu dari kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kondisi geologis dan geomorfologis yang rawan terhadap bencana alam.

"Oleh karena itu, kami berharap untuk semuanya dapat bekerjasama dan konsisten serta terlibat guna memenuhi SPM kebencanaan yang ada di Banyuwang," ungkap Ir. Mujiono, Jumat (11/11/2021).

Kegiatan ini, juga sebagai tindak lanjut pemerintah dalam pembuatan dokumentasi perencanaan antisipasi terjadinya bencana di Banyuwangi. Pembuatan dokumentasi perencanaan tersebut, masih Mujiono, penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari terjadinya bencana hingga pasca bencana.

"Pemerintah dalam hal ini juga memberikan dan menyiapkan anggaran untuk pembuatan dokumentasi perencanaan dalam program standar pelayanan minimal tentang terjadinya kebencanaan," ucap Mujiono.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Abdul Kadir, merespon baik digelarnya sosialisasi bencana di Kabupaten Banyuwangi yang diinisiasi oleh Program SIAP SIAGA - Palladium bersama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur.

"Kami sampaikan terimakasih, ini sangat penting sekali dalam upaya mitigasi kebencanaan. Karena Banyuwangi merupakan daerah rawan," terang Kadir.

Sementara itu Program Policy Officer Program SIAP SIAGA Jawa Timur, Fajar mengaku jika ke depan pemerintah daerah didorong untuk dapat memenuhi 12 indikator utama SPM kebencanaan.

"Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 101 tahun 2018 yang mengatur tentang kegiatan dan pelayanan terkait informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana," ujar Fajar.

Acara sosialisasi standar pelayanan minimum (SPM) tentang sub-urusan bencana di Kabupaten Banyuwangi itu dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Bappeda, TNI, Polri, Perhutani akademisi, pengusaha, praktisi media dan sejumlah organisasi masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement