Membedah APBD Kota Surabaya 2022, Pos Pemulihan Ekonomi Kok Cuma 2,16 Persen?

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Surabaya tahun 2022 telah disahkan bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan 10 November 2021. Ada tiga pos besar yang menjadi fokus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke depan.

Ketiganya adalah pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Pukulan keras dari pandemi Covid-19 menjadi sebab dipilihnya tiga sektor tersebut.

"Jadi, dalam APBD ini banyak pembangunan sumber daya manusianya karena  pemerintah kota bersama DPRD sepakat membuat sesuatu bangunan yang fenomenal bukanlah tujuan kami," ungkap Eri saat ditemui awak media usai paripurna.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Kota Surabaya itu kemudian menegaskan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi, pihaknya menargetkan pendapatan per keluarga minimal sesuai dengan Upah Minimum Rupiah (UMR).

"Untuk selanjutnya meningkat Rp7 juta per keluarga. Makanya, kita gerakkan semuanya untuk bisa mencapai itu," kata Eri dalam targetnya.

Dengan kekuatan APBD senilai Rp10.405.185.113, pihaknya yakin perekonomian di Surabaya akan kembali bergairah. Namun di sisi lain, porsi anggaran untuk pemulihan ekonomi justru merupakan yang terkecil jika dibandingkan dengan pos anggaran lainnya.

Sektor pendidikan dianggarkan senilai Rp2.324.846.009.953 (22,34 persen), kesehatan Rp2.146.115.654.358 (20,63 persen), infrastruktur Rp2.021.703.899.289 (19,4 persen), sementara pemulihan ekonomi di angka Rp224.856.253.590 atau (2,16 persen) dari total anggaran.

Menanggapi fakta tersebut, Wakil ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyebut bahwa pemulihan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang berkisar 2,16 persen.

"Arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal," kata politisi perempuan asal fraksi PKS ini.

Artinya perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan swasta untuk bangkit pasca lonjakan pagebluk pertengahan tahun 2021. Terlebih ketika semua pihak masih dituntut untuk tetap waspada akan kemungkinan gelombang lonjakan baru Covid-19.

"Karenanya kebijakan yang mampu menstimulus ekonomi harus terus ditingkatkan. Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi baik dari pengusaha, pelaku UMKM, dan siapapun yang memiliki spirit perjuangan membangkitkan ekonomi kota ini," papar Reni.

Kejar Target Angka Pengangguran

Maka dari itu pemerintah kota perlu membuat program yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif seperti kebijakan ramah investasi, kemudahan akses permodalan, suku bunga kredit produktif yang ringan, hingga optimalisasi aset daerah.

Terlebih pada tahun 2022, angka kemiskinan yang masih di angka 5,02 persen diharapkan dapat turun menjadi 4,62 persen. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka dari 9,79 persen ditargetkan dapat ditekan menjadi 8,99 persen, dan indeks gini 0,344 juga dicanangkan turun hingga 0,328.

Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diharapkan naik menjadi 82,50 dari saat ini 82,23. Apabila Wali Kota Surabaya menginginkan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan APBD Kota Surabaya sebesar Rp10,4 Triliun itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement