Kepahlawanan untuk Memperjuangkan Digital Inclusion

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekarang ini, komunikasi digital merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Interaksi antar personal melalui internet semakin meningkat, seiring dengan inovasi teknologi sekaligus ekosistem digital yang semakin berkembang. Seolah 24/7 waktu manusia dipengaruhi oleh teknologi digital, yang jika tidak diatur dengan baik, akan mempengaruhi siklus kehidupan kita.

Dari bangun tidur hingga kembali menjelang tidur, manusia dimudahkan dengan berbagai inovasi digital yang terpendar dari produk teknologi yang digunakan sehari-hari. Bahkan, ketika tubuh manusia tertidur, teknologi juga masih mempengaruhi. Entah itu, melalui lagu-lagu yang diputar di handphone, atau melalui teknologi relaksasi dari kamar tidur, atau bahkan pengaturan lampu kamar dan suhu udara yang diproses melalui kecerdasan buatan.

Teknologi intenet memang telah merombak drastis kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan, media sosial juga mempengaruhi kondisi sosial politik di berbagai negara. Perubahan-perubahan politik di kawasan Timur Tengah dalam satu dekade terakhir, juga disinyalir berbagai analis dipengaruhi—di antaranya—karena penggunaan media sosial. Interaksi generasi muda melalui internet secara massif, dari yang sebelumnya terkunci, menjadi terbuka menghadirkan beragam perubahan perilaku warga dalam struktur politik dan komunikasi publik. 

Di Indonesia, perkembangan teknologi internet juga perlu disyukuri. Kita perlu melihat sisi terang agar muncul optimisme untuk masa depan Indonesia. Di tengah pandemi ini, kita memang melihat kepedihan dan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Akan tetapi, terbuka juga kesempatan Indonesia untuk melalukan lompatan pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Di bidang pendidikan, lompatan penggunaan teknologi internet selama pandemi untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, memungkinkan ketersebaran akses pengetahuan. Begitu pula pada wilayah ekonomi, perdagangan hingga tumbuhnya UMKM berbasis digital.

Rumah Belajar sebagai platform pembelajaran, mewartakan sepenggal kisah lompatan penggunaan inovasi digital ini. Hingga Juni 2021, Rumah Belajar mencatat memiliki jumlah kunjungan lebih dari 217 juta, dengan pengguna aktif lebih dari 20 juta. Hingga akhir tahun 2021 ini, jumlah pengguna dan sekaligus akses kunjungan meningkat signifikan. Kisah ini juga menjadi cermin dari betapa penetrasi internet di Indonesia berkembang.

Kemendikbud juga menyiapkan belajar.id, untuk menopang proses pembelajaran. Platform ini untuk mempermudah komunikasi pembelajaran antara peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, Rumah Belajar dan belajar.id sebagai dua platform yang saling melengkapi untuk mendukung transformasi pembelajaran.

Transformasi digital dan inovasi teknologi telah membawa Indonesia melesat dalam penggunaan internet. Data dari internetworldstats, pada Maret 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia berada pada urutan nomer 3, pengguna internet terbanyak di dunia. Pada rangking satu yakni Tiongkok, yang pengguna internet di negeri itu mencapai 989,08 juta jiwa. Sementara India pada nomer berikutnya, sejumlah 755,82 juta jiwa. Kemudian, disusul Jepang (118,63 juta jiwa), Bangladesh (116,14 juta jiwa), dan Pakistan (100,68 juta jiwa). 

Sementara itu, penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi, yakni sebesar 76,8 % pada laporan statistik di bulan Juni 2021. Penetrasi ini menempati rangking ketujuh di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam menempati posisi tertinggi dalam penetrasi internet di kawasan ini, yakni pada angka 104,5 %. Disusul kemudian oleh Malaysia (89%), Singapura (87,7%), Thailand (83,6%), Filiphina (81,9%) dan Laos (83,6%). 

Akan tetapi, penetrasi internet di Indonesia juga bukan tanpa kendala. Kita menghadapi tantangan digital gap, sekaligus juga digital inequality di berbagai sektor. Pemerintah telah membangun infrastruktur digital di berbagai kawasan, dari Sumatera hingga Papua yang membentang menjelajahi kawasan Nusantara: Palapa Ring. Namun demikian, setelah infrastruktur diperkuat, pembelajaran untuk menggunakan internet sebagai media untuk memperkuat sumber daya manusia, akses ekonomi, hingga keterbukaan informasi harus terus dilakukan. 

Kajian dari Berkman Klein Center di Universitas Harvard mengungkapkan betapa inklusi digital tidak hanya persoalan teknologi semata. Digital inclusion juga bukan semata keterbukaan informasi atau interaksi yang massif dalam percakapan siber. Tidak hanya lalu lintas informasi. Namun, digital inclusion juga masuk dalam isu kebijakan publik. Bahkan, sejatinya masuk dalam wilayah politik, dalam arti melibatkan sumber daya politik untuk merumuskan kebijakan agar semua warga bisa mengakses internet. Maka, yang terpenting adalah unsur kesetaraan. 

Virgilio Almeida dan Francesco Gaetani (2019) dalam sebuah analisis di Berkman Klein Center Harvard University, menyampaikan betapa pentingnya peta jalan untuk menghadirkan kesetaraan di ruang publik digital. “Digital inequality is a political issue. Public policies should develop coherent roadmaps to deal with the complexity of digital issues for society, since they affect the reality of virtually the entire population.”

Lalu, apa yang harus dilakukan? 

Harus ada perjuangan bersama untuk menghadirkan inovasi digital yang bermanfaat secara luas, bahwa setiap warga punya kesempatan yang sama untuk mengakses layanan internet. Sekarang ini, konsep kolaborasi berbasis penta-helix menjadi penting sebagai fondasi untuk menjalin program berkelanjutan. Kolaborasi ini, yakni dari unsur (1) pemerintah, (2) komunitas masyarakat, (3) akademisi, (4) pebisnis, dan (5) media. Semua pihak punya tanggungjawab dan kontribusi masing-masing dalam memperjuangkan digital inclusion, serta mendorong kesetaraan digital. 

Gerakan ini memang tidak mudah, butuh perjuangan panjang, visi yang kuat, energi yang teratur, sekaligus pikiran-pikiran yang jernih untuk menghasilkan gerak jangka panjang. Inilah kepahlawanan di masa kini, semangat perjuangan untuk menghadirkan digital inclusion. (*)

***

*) Dr. M. Hasan Chabibie, Pengasuh Pesantren Baitul Hikmah, Depok Jawa Barat, mengabdi sebagai Kepala Pusdatin Kemendikbudristek.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement